RadarAmbon.id – KETUA Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mendesak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus membebani masyarakat, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan.
Desakan tersebut disampaikan Halimun menyusul data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku terkait perkembangan inflasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu situasi semakin memburuk, melainkan harus segera memastikan harga tetap terjangkau, pasokan bahan pokok stabil, serta distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah Maluku.
“Kenaikan harga harus direspons cepat. Pemkab dan Pemkot perlu segera menggelar operasi pasar, memastikan stok aman, distribusi lancar, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap gejolak harga bisa ditangani lebih dini,” tegas Halimun, kepada RadarAmbon.id, Selasa (3/2/26).
Data BPS menunjukkan, inflasi Provinsi Maluku pada Januari 2026 tercatat 4,70 persen secara year-on-year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,65, sementara inflasi bulanan mencapai 0,75 persen. Tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 7,97 persen, jauh melampaui Kota Ambon (5,16 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (3,56 persen), yang
mencerminkan ketimpangan inflasi antarwilayah.
BPS juga mencatat inflasi terutama dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 2,17 persen, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,53 persen. Kenaikan harga ikan segar seperti cakalang, momar, dan selar akibat cuaca ekstrem musim barat turut memperberat beban masyarakat, meski Maluku dikenal sebagai
daerah kepulauan penghasil ikan.
Di sisi lain, berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik serta turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku sebesar 1,44 persen menjadi 92,93 menunjukkan bahwa dampak inflasi tidak dirasakan secara merata. Hal ini, menurut Halimun, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius mengendalikan harga pangan, memperkuat distribusi logistik, serta melindungi nelayan dan petani agar daya beli masyarakat Maluku tidak terus tergerus.(*)
