Ketum DPP Perintahkan Tundah Musda Golkar

  • Bagikan

Radar Ambon.id –  Dinamika pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon mencapai puncaknya setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara langsung memerintahkan penundaan agenda tersebut.

Perintah tegas itu disampaikan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Maluku, Ridwan Rahman, di hadapan peserta Musda yang tetap berlangsung di Hotel Manise, Kota Ambon, Kamis (30/4/2026).

“Sebagai mandataris Munas, beliau berhak menentukan seluruh kelangsungan aktivitas kita di daerah. Beta baru saja ditelepon oleh Ketua Umum, dan ini harus beta sampaikan—Ketua Umum memerintahkan pending,” ujar Ridwan dari atas podium.

Ia meminta seluruh kader menerima keputusan tersebut dengan lapang dada demi menjaga soliditas partai.

“Beta harap dengan segala kebesaran hati, katong bisa menerima keputusan Ketua Umum,” lanjutnya.

Sebelumnya, DPD I Partai Golkar Maluku telah lebih dulu menerbitkan surat resmi bernomor B-57/DPD/GOLKAR-MAL/V/2026 tertanggal 29 April 2026 yang memerintahkan penundaan Musda X. Namun, surat tersebut tidak diindahkan oleh DPD II Partai Golkar Kota Ambon yang tetap bersikeras melaksanakan Musda.

Sikap tersebut semakin mempertegas adanya tarik-menarik kepentingan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Di tengah dinamika tersebut, Ketua Panitia Musda X, Sutan Marsida, memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil sebagai bentuk loyalitas terhadap garis komando partai.

“Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa panitia telah menerima surat penundaan dari DPD I. Dan sebagai kader, saya taat dan tegak lurus terhadap setiap keputusan partai,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Sutan menegaskan, dalam kultur Partai Golkar, disiplin organisasi dan kepatuhan terhadap keputusan pimpinan merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Dalam Partai Golkar, loyalitas kepada keputusan organisasi adalah harga mati. Saya tidak ingin ada kesan panitia berjalan di luar garis kebijakan DPD I. Karena itu, lebih baik saya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris,” tegasnya.

Ridwan Rahman juga meminta Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon untuk segera melakukan konsolidasi dan konsultasi internal agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Perkembangan ini menandai babak baru dinamika politik internal Golkar di Kota Ambon, sekaligus menjadi ujian soliditas kader dalam menjaga marwah dan disiplin organisasi di tengah perbedaan sikap yang mengemuka. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *