RadarAmbon.id – Sinyal politik menuju Pemilihan Gubernur Maluku mulai menguat. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, membuka peluang untuk bertarung dalam pesta demokrasi tingkat provinsi apabila mendapat mandat resmi dari partai.
Pernyataan tersebut disampaikan Benhur saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rabu (15/7/2026). Dorongan dari sejumlah kader yang menginginkan dirinya tampil dalam kontestasi Pilgub menjadi salah satu alasan munculnya wacana tersebut.
Menurut Benhur, seorang kader partai harus selalu berada dalam posisi siap ketika mendapat kepercayaan untuk menjalankan keputusan organisasi. Baginya, amanah partai merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kepentingan perjuangan politik.
“Kalau saya ditugaskan, saya harus siap. Tidak mungkin saya mengatakan tidak siap ketika partai memberikan amanah,” ujar Benhur.
Ketua DPRD Provinsi Maluku itu menegaskan, PDI Perjuangan perlu mulai memperkuat kader internal untuk menghadapi berbagai momentum politik. Ia menilai, sudah waktunya partai memberikan ruang lebih besar kepada kader sendiri untuk tampil dalam kompetisi politik daerah.
Benhur mengungkapkan, selama perjalanan politik sebelumnya, PDI Perjuangan telah memberikan kesempatan kepada sejumlah figur di luar kader partai. Namun ke depan, partai perlu menyiapkan kader terbaik yang memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Partai ini sudah cukup banyak memberikan rekomendasi kepada orang lain. Sekarang saatnya kita mempersiapkan kader sendiri,” katanya.
Terkait dukungan kader SBT yang mendorong dirinya maju, Benhur menyebut hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan energi positif bagi perjuangan politik partai. Namun ia menegaskan keputusan akhir tetap berada pada mekanisme internal PDI Perjuangan.
Bagi Benhur, politik bukan hanya tentang perebutan jabatan, tetapi bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang dimaksud harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” tegasnya.
Selain berbicara soal Pilgub, Benhur juga menyoroti masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, terutama akses jalan yang menjadi harapan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia memastikan akan terus memperjuangkan pembangunan tersebut melalui jalur politik dan kelembagaan, meski berbagai rencana pembiayaan yang pernah dibahas belum seluruhnya terealisasi.
“Saya tidak mau berjanji, tetapi saya akan memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan jalan ini bisa diwujudkan,” tutupnya. (*)
