Oleh: Saidin Ernas
Dosen dan Peneliti di UIN A.M. Sangadji Ambon
Perdebatan mengenai lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) kembali menghangat dalam ruang publik Maluku. Keputusan pemindahan lokasi proyek dari Waisarisa di Pulau Seram ke Ambon memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama masyarakat Seram Barat yang sebelumnya menaruh harapan besar agar wilayah mereka menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagi sebagian masyarakat, perubahan lokasi tersebut terasa seperti hilangnya peluang pembangunan yang telah lama dinantikan. Tidak mengherankan jika kritik kemudian bermunculan, baik melalui tulisan opini di media, diskusi publik, maupun berbagai narasi di media sosial.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa perubahan lokasi tersebut didasarkan pada hasil kajian ilmiah serta rekomendasi lembaga internasional seperti Bank Dunia. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan teknis dan kelayakan proyek. Namun di tengah masyarakat, sebagian pihak tetap memandang langkah tersebut dengan kecurigaan. Berbagai opini yang beredar bahkan cenderung mengaitkannya dengan kepentingan politik atau agenda tertentu di balik proses pengambilan keputusan.
Terlepas dari pro dan kontra tersebut, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar yang patut diajukan, “apakah perdebatan mengenai lokasi harus terus menjadi pusat perhatian, sementara realisasi proyek strategis ini justru membutuhkan percepatan?” Pertanyaan ini penting diajukan agar Maluku tidak kembali mengulangi pengalaman masa lalu, ketika gagasan pembangunan pelabuhan besar sempat mengemuka tetapi kemudian tertunda dan perlahan menghilang dari agenda pembangunan nasional.
Pelajaran dari Tertundanya Ambon New Port
Sejarah proyek ini memberi pelajaran penting. Pada awalnya proyek tersebut dikenal sebagai Ambon New Port, sebuah rencana besar yang sempat digadang-gadang sebagai pusat logistik maritim Indonesia Timur. Namun berbagai kendala, mulai dari perdebatan lokasi hingga dinamika politik dan koordinasi antar lembaga, membuat wacana tersebut perlahan menghilang dari agenda pembangunan nasional.
Pengalaman tersebut menunjukkan satu hal penting bahwa proyek besar seringkali tidak gagal karena kekurangan ide atau potensi, tetapi karena kurangnya konsolidasi politik dan dukungan publik yang konsisten. Dalam konteks pembangunan infrastruktur strategis, ekonom pembangunan sering menekankan pentingnya kepastian kebijakan (policy certainty). Ketika sebuah proyek terlalu lama berada dalam perdebatan, investor dan lembaga pendanaan cenderung melihatnya sebagai proyek berisiko tinggi. Akibatnya proses pendanaan dan realisasi menjadi semakin lambat.
Padahal Maluku Integrated Port bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Sejak awal gagasannya sekitar tahun 2020, pemerintah pusat telah merancang proyek ini sebagai bagian dari strategi besar untuk mengembangkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan memperkuat sistem logistik maritim di kawasan Indonesia Timur. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah, proyek ini berpotensi menjadi penggerak utama transformasi ekonomi maritim Maluku.
Apalagi secara geografis, Maluku memiliki keunggulan yang jarang dimiliki wilayah lain di Indonesia. Sekitar 92 persen wilayahnya merupakan laut, dengan potensi perikanan yang diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun (menurut berbagai kajian kelautan nasional). Namun ironisnya, kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur pelabuhan, fasilitas rantai dingin (cold storage), serta sistem logistik yang efisien.
Di sinilah Maluku Integrated Port (MIP) memainkan peran strategis. Pelabuhan terpadu ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi hasil perikanan, tetapi juga simpul logistik regional yang menghubungkan Maluku dengan pasar domestik maupun internasional. Dengan infrastruktur pelabuhan yang modern, serta dukungan kawasan industri pengolahan, MIP berpotensi memperpendek rantai distribusi hasil laut yang selama ini terlalu panjang dan mahal.
Maka jika dikelola dengan baik, pelabuhan ini dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku di pasar global, sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor industri pengolahan dan logistik. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha kecil menengah di sektor perikanan, serta meningkatnya nilai tambah ekonomi yang selama ini banyak dinikmati oleh daerah lain.
Percepat Realisasi
Perdebatan mengenai pemerataan pembangunan tentu penting dan sah dalam ruang demokrasi. Aspirasi masyarakat Seram, khususnya Seram Barat, harus tetap didengar sebagai bagian dari proses pembangunan yang adil dan inklusif. Perasaan kehilangan peluang ekonomi merupakan hal yang wajar ketika sebuah proyek besar berpindah lokasi. Namun dalam konteks proyek strategis seperti MIP, perdebatan yang terlalu lama berfokus pada soal lokasi justru berisiko mengulang pengalaman masa lalu, ketika gagasan besar pembangunan Ambon New Port (ANP) terhenti dan perlahan menghilang dari agenda pembangunan nasional.
Menurut hemat penulis, hal yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan bahwa proyek ini benar-benar berada dalam jalur prioritas implementasi nasional dan segera masuk pada tahap realisasi yang nyata. Untuk itu, dukungan publik terhadap upaya Pemerintah Provinsi Maluku menjadi penting. Gubernur Maluku bersama timnya perlu terus memperkuat diplomasi kebijakan dengan pemerintah pusat, serta membangun konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar proyek ini memperoleh kepastian anggaran, dukungan regulasi, serta komitmen investasi yang kuat.
Perlu disadari bahwa negosiasi proyek infrastruktur berskala besar tidak selalu terlihat di ruang publik. Proses tersebut sering berlangsung melalui pembicaraan panjang yang melibatkan berbagai kementerian teknis, lembaga perencanaan pembangunan, hingga mitra pendanaan internasional. Dalam situasi seperti ini, dukungan masyarakat justru menjadi modal politik yang penting. Ketika publik menunjukkan sikap kolektif untuk mendorong percepatan pembangunan, hal itu dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam memperjuangkan proyek tersebut di tingkat nasional.
Solidaritas Membangun Maluku
Pembangunan Maluku membutuhkan cara pandang yang melampaui batas-batas kepentingan wilayah tertentu. Sebagai provinsi kepulauan dengan karakter geografis yang tersebar, kemajuan ekonomi tidak selalu harus dimulai secara bersamaan di setiap pulau. Dalam banyak pengalaman pembangunan daerah kepulauan, pertumbuhan sering bertumpu pada munculnya beberapa pusat ekonomi strategis yang kemudian menggerakkan wilayah lain melalui jaringan perdagangan, distribusi barang, arus investasi, serta mobilitas tenaga kerja. Karena itu, yang lebih penting bukan semata di mana sebuah proyek dibangun, tetapi bagaimana proyek tersebut mampu menciptakan efek pengganda yang memberi manfaat bagi seluruh kawasan Maluku.
MIP dapat menjadi titik awal transformasi tersebut. Pelabuhan terpadu ini berpotensi mengubah posisi Maluku dari sekadar daerah penghasil sumber daya menjadi pusat distribusi dan pengolahan hasil laut di Indonesia Timur. Karena itu, alih-alih terus terjebak dalam polemik lokasi, energi publik seharusnya diarahkan pada satu tujuan yang lebih besar, yakni mendorong percepatan realisasi Maluku Integrated Port. Tekanan publik sebagai bentuk “Solidaritas Bersama” kepada pemerintah pusat agar segera mengeksekusi proyek ini jauh lebih produktif dibandingkan perdebatan yang berpotensi memperlambatnya. Pada akhirnya, sejarah pembangunan sering menunjukkan bahwa kesempatan besar tidak selalu datang dua kali. Jika Maluku ingin benar-benar memanfaatkan momentum ekonomi maritimnya, maka MIP harus dilihat bukan sekadar proyek pelabuhan, melainkan gerbang masa depan ekonomi Maluku. Semoga…!
