RadarAmbon.id — KOMITMEN memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan melalui penandatanganan dokumen hibah tanah untuk pembangunan gudang baru Perum Bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Santika Hotel, Rabu (4/3/2026), dipimpin Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto.
Penandatanganan tersebut diikuti delapan pemerintah kabupaten dari dua provinsi, yakni tiga kabupaten di Provinsi Maluku dan lima kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Agenda ini menjadi bagian dari percepatan program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pascapanen serta menjamin ketersediaan pangan hingga ke wilayah terluar.
Dalam sambutannya, Sudarsono menegaskan bahwa peran Bulog saat ini secara garis besar mencakup tiga aspek utama, yakni menjamin ketersediaan pangan pokok, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan stabilitas pasokan sepanjang tahun.
Menurutnya, tidak semua wilayah di Indonesia merupakan daerah produsen pangan. Beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai sentra produksi. Sementara sebagian besar daerah lain, termasuk Maluku dan Maluku Utara, masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kita harus memastikan ketersediaan pangan sepanjang tahun. Presiden sejak 2025 telah menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah untuk menjaga stabilitas, dan Bulog bekerja keras menyerap hasil produksi petani agar harga tidak jatuh,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bulog saat ini memiliki cadangan beras yang cukup besar, mencapai sekitar 3,2 juta ton. Namun tantangan terbesar adalah distribusi ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang akses logistiknya masih terbatas.
Sudarsono mencontohkan kondisi di Kabupaten Maluku Barat Daya yang disampaikan langsung oleh bupati setempat. Menurutnya, distribusi beras dari Ambon ke wilayah tersebut kerap terkendala sehingga sebagian pasokan harus didatangkan Alor Nusa Tenggara Timur.
Untuk menjawab tantangan itu, Presiden memberikan arahan kepada Bulog agar pada 2026 membangun sekitar 100 infrastruktur pascapanen di daerah produsen padi dan jagung. Infrastruktur tersebut meliputi dryer jagung, dryer padi, penggilingan padi, serta pembangunan gudang penyimpanan beras.
“Konsepnya paket lengkap. Hasil produksi diserap, diproses, lalu disimpan dengan baik. Di sisi lain, daerah terluar dan terjauh juga wajib dibangun gudang untuk menjamin ketersediaan beras sepanjang tahun,” tegas Sudarsono.
Ia juga memastikan pemerintah daerah tidak perlu ragu dalam menghibahkan lahan karena program ini telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Presiden terkait penguatan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan itu, Sudarsono mengungkapkan Bulog akan segera melakukan kajian teknis bersama Kementerian Pertanian setelah Lebaran untuk menentukan kapasitas gudang yang akan dibangun di tiap daerah, apakah 1.000 ton, 2.000 ton, atau 3.500 ton, berdasarkan data penyaluran dan jumlah penduduk.
“Target kami, jika seluruh persyaratan administrasi lahan tuntas, kabupaten/kota yang hadir hari ini dapat masuk dalam kelompok pembangunan 2026,” ujarnya.
Selain pembangunan gudang, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas pangan seperti jagung dan beras di sejumlah daerah potensial. Program serupa telah berjalan di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga Gorontalo.
Adapun pemerintah daerah yang terlibat dalam penandatanganan hibah tanah ini antara lain dari Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sementara dari Provinsi Maluku Utara meliputi Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, serta Kabupaten Pulau Morotai.
Kabupaten Maluku Barat Daya dihadiri langsung Bupati Benyamin Thomas Noach. Kabupaten Kepulauan Aru diwakili Wakil Bupati Drs. Muhammad Djumpa, M.Si., sedangkan Kabupaten Buru Selatan dihadiri Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily bersama Ketua DPRD Ahmad Umasangaji.
Turut hadir pula Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin, Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane, Sekretaris Daerah Halmahera Tengah Bahri Sudirman, Sekretaris Daerah Kepulauan Sula Mukhlis Soamole, serta Asisten I Bidang Pemerintahan Halmahera Timur Nasrun Konoras.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah ini, Bulog menargetkan pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan di kawasan timur Indonesia dapat dipercepat, sehingga distribusi beras lebih merata dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.(*)
