RadarAmbon.id – KEPALA Kepolisian Daerah Polda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi publik.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Maluku, Rabu (18/2/2026). Menurut Kapolda, stabilitas keamanan di wilayah Maluku menjadi prioritas utama, seiring dengan penguatan kualitas pelayanan kepolisian yang cepat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya penurunan angka kriminalitas juga menjadi fokus, khususnya terhadap konflik antarkelompok serta tindak pidana kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, menjadi perhatian serius kami dalam setiap langkah penegakan hukum,” tegasnya.
Rapim Polda Maluku merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri yang sebelumnya mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi penjabaran hasil Rapim di tingkat Mabes Polri yang berlangsung selama tiga hari.
Kapolda menjelaskan, Rapim Mabes Polri mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”. Tema tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis di tingkat Polda agar implementasinya lebih konkret dan terukur di lapangan.
“Di tingkat Polda, kami menyusun langkah strategis agar seluruh capaian kinerja Polri Presisi benar-benar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2026, mulai dari Polda, direktorat, hingga jajaran Polres,” jelasnya.
Selain menjaga kamtibmas, Polda Maluku menaruh perhatian besar pada penanganan kejahatan yang berdampak langsung pada ketahanan negara, seperti tindak pidana korupsi, pertambangan ilegal, illegal fishing, serta illegal logging.
Dalam konteks mendukung program strategis nasional (PSN), Polda Maluku turut mengawal operasional SPBG Polri yang saat ini telah berjalan dua unit dan akan terus dikembangkan, termasuk di kawasan perbatasan. Dukungan juga diberikan terhadap program ketahanan pangan, program ASRI (kebersihan lingkungan dan hutan), Sekolah Rakyat, serta Kampung Nelayan Merah Putih.
“Apabila terdapat hambatan yang berpotensi mengganggu keamanan dalam pelaksanaan program pemerintah, Polri siap hadir untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Sejalan dengan penegakan hukum, Polda Maluku akan mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan masyarakat, pemberdayaan tokoh agama dan adat, serta penguatan kearifan lokal sebagai fondasi menjaga stabilitas keamanan jangka panjang.
Dengan strategi komprehensif tersebut, Polda Maluku optimistis mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan nasional sepanjang 2026.(AAN)
