RadarAmbon.id — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memaparkan sejumlah tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam kegiatan Maluku Business Forum 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku, di Lantai 5 Hotel Santika Ambon. Minggu (1/11/2026)
Dalam forum yang menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, tersebut, Vanath menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama keterbatasan investasi dan belum optimalnya perputaran uang di daerah.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 4,56 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan pertama dan 5,31 persen pada triwulan kedua.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sedangkan kontribusi investasi dan sektor swasta belum berkembang secara optimal.
“Problem di Maluku itu kurangnya investasi, sehingga lapangan kerja menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, lebih banyak bersifat informal. Lapangan kerja formal masih sangat terbatas,” ungkap Vanath.
Selain persoalan investasi, Vanath juga menyoroti belum optimalnya perputaran uang di Maluku. Sebagian penghasilan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, TNI, dan Polri, belum sepenuhnya dibelanjakan di daerah sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lokal masih terbatas.
Ia juga mengungkapkan bahwa ketergantungan Maluku terhadap pasokan pangan dan material konstruksi dari luar daerah masih cukup tinggi. Produksi padi di kawasan transmigrasi baru berada pada kisaran 30 persen, sementara sebagian besar kebutuhan pangan masih didatangkan dari Pulau Jawa.
Kondisi tersebut, lanjut Vanath, menyebabkan manfaat ekonomi dari berbagai aktivitas pembangunan belum sepenuhnya berputar di dalam daerah.
Di sisi lain, sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Maluku juga menghadapi tantangan akibat fenomena El Niño. Kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah telah berdampak terhadap lahan pertanian serta tanaman perkebunan masyarakat, seperti cengkeh dan pala.
“Kita menerima barang dan program pembangunan, tetapi uangnya tidak seluruhnya berputar di sini. Persoalan seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama agar aktivitas pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Maluku,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, Vanath berharap kehadiran Jusuf Kalla dapat memberikan pandangan dan pengalaman praktis dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi daerah, khususnya terkait upaya mendorong investasi, memperkuat sektor swasta, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.
Menurutnya, pengalaman Jusuf Kalla sebagai praktisi ekonomi menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk memperoleh masukan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi Maluku ke depan.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada ICMI Orwil Maluku atas inisiatif penyelenggaraan Maluku Business Forum 2026 sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh, Unsur Forkopimda Maluku, Wakil Ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ketua Dewan Pers Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Walikota Ambon, Bupati Maluku Tenggara, Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Islam Negeri AM. Sangadji, Pimpinan Perbankan, Narasumber Forums Bisnis Maluku. (*)
