RadarAmbon.id – DPD REPDEM Maluku menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 5,50 persen dan penyesuaian harga Pertamax di wilayah Maluku dan Papua yang kini mencapai Rp16.650 per liter.
Ketua DPD REPDEM Maluku, Ali M. Basri Salampessy, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku yang memiliki biaya distribusi relatif tinggi.
Menurutnya, langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang perlu dihormati. Demikian pula penyesuaian harga energi yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan dampak dari kebijakan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat.
“Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang paling terdampak dari berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi,” ujar Ali di Ambon, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan BI-Rate berpotensi meningkatkan beban kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, petani, serta masyarakat yang mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan. Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax dapat memicu meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang.
Bagi Maluku yang merupakan daerah kepulauan, distribusi kebutuhan pokok sebagian besar dilakukan melalui jalur laut. Kondisi tersebut membuat biaya energi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi harga barang di pasaran.
“Jika biaya energi meningkat, maka biaya distribusi juga akan naik. Pada akhirnya kondisi ini dapat mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ali menilai persoalan tersebut tidak hanya harus dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tujuan pembangunan nasional bukan semata menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat, tetapi masyarakat di daerah kepulauan justru menghadapi beban hidup yang semakin berat. Pembangunan harus menghadirkan manfaat yang dirasakan secara merata,” tegasnya.
Karena itu, REPDEM Maluku mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan. Beberapa langkah yang dianggap penting antara lain memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan dukungan lebih besar kepada sektor perikanan dan pertanian, mempercepat pembangunan infrastruktur logistik antarpulau, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Ali menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan potensi ekonomi Maluku, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah.
“Maluku memiliki potensi besar yang harus didukung melalui kebijakan pembangunan yang adil. Kami berharap kebijakan ekonomi nasional tidak hanya berfokus pada stabilitas pasar dan investasi, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. Membebani Rakyat
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REPDEM Maluku menyoroti kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 5,50 persen serta penyesuaian harga Pertamax di wilayah Maluku dan Papua menjadi Rp16.650 per liter.
Ketua DPD REPDEM Maluku, Ali M. Basri Salampessy, menilai kedua kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi barang dan jasa antarwilayah.
Menurut Ali, pemerintah dan Bank Indonesia memang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak dari berbagai penyesuaian ekonomi yang terjadi.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menanggung seluruh beban dari penyesuaian ekonomi tersebut. Kebijakan ekonomi harus tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat,” kata Ali di Ambon, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan BI-Rate berpotensi meningkatkan biaya kredit bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, nelayan, petani, serta masyarakat yang bergantung pada pembiayaan perbankan. Sementara itu, kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku sangat bergantung pada jalur laut dalam proses distribusi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kenaikan biaya energi dinilai akan berdampak langsung terhadap biaya logistik dan harga barang di tingkat konsumen.
“Ketika biaya energi naik, biaya distribusi ikut meningkat. Dampaknya, harga barang kebutuhan masyarakat juga berpotensi naik. Kondisi ini tentu paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ali menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari stabilitas nilai tukar, rendahnya inflasi, atau peningkatan investasi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.
“Jangan sampai indikator ekonomi terlihat baik, tetapi nelayan semakin sulit melaut karena biaya operasional meningkat. Jangan sampai investasi tumbuh, tetapi masyarakat di daerah kepulauan justru semakin terbebani,” tegasnya.
Untuk itu, DPD REPDEM Maluku mendorong pemerintah pusat menghadirkan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan, khususnya Maluku, guna meminimalkan dampak kenaikan suku bunga dan harga energi terhadap masyarakat.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan dukungan bagi sektor perikanan dan pertanian, percepatan pembangunan infrastruktur logistik antarpulau, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Kami mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun stabilitas tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Negara harus hadir untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak memperlebar kesenjangan dan tidak memperberat kehidupan masyarakat kecil,” katanya.
Ali juga menegaskan bahwa Maluku memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi daerah. Karena itu, perhatian terhadap pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia perlu terus ditingkatkan.
“Maluku membutuhkan keadilan pembangunan. Kami berharap kebijakan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pasar dan investasi, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi rakyat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi,” tutupnya.(AAN)
