RadarAmbon.id – Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kawasan Gunung Botak. Mereka meminta agar penanganan wilayah tersebut dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang berwenang.
Desakan ini disampaikan sebagai kritik terhadap pendekatan negara yang dinilai lebih menitikberatkan aspek keamanan dibanding penyelesaian masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Pemuda Muhammadiyah menilai, persoalan Gunung Botak tidak semata terkait tambang ilegal, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup warga yang bergantung pada aktivitas di kawasan tersebut.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, Ilham Ajit Sowakil, menegaskan bahwa pendekatan koersif berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. “Tarik TNI dari Gunung Botak dan kembalikan kepada kewenangan sipil. Negara jangan menjadikan rakyat sebagai objek penertiban, sementara akar persoalan ekonomi terus diabaikan,” ujarnya, Senin (27/4/26)
Menurut Ilham, sekitar 60 persen masyarakat Buru menggantungkan hidup dari aktivitas di Gunung Botak. Karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada pengamanan dinilai tidak menyentuh substansi persoalan dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta pemerintah mengelola sumber daya alam sesuai prinsip kemakmuran rakyat. Mereka menilai tambang rakyat tidak semestinya dipandang semata sebagai persoalan kriminal, melainkan perlu ditata melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kehadiran TNI di kawasan tambang dinilai memunculkan pertanyaan publik dan perlu segera dievaluasi. Presiden diminta mengambil langkah tegas agar Gunung Botak tidak menjadi simbol pendekatan represif terhadap masyarakat kecil.
“Jika negara benar-benar hadir untuk rakyat, maka yang harus dijaga adalah kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pengamanan kawasan tambang. Gunung Botak harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” tegas Ilham.
Pernyataan ini menjadi sorotan bahwa penyelesaian persoalan Gunung Botak membutuhkan kebijakan komprehensif dan keberanian politik, bukan sekadar operasi pengamanan berulang tanpa solusi jangka panjang.(*)
