RadarAmbon.id – PEMERINTAH Provinsi Maluku siap membangun kemitraan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Forum International Africa, Asia, Midle East Chamber of Commerce (AAMECC). Peluang kerjasama bisnis ini sangat relevan bagi pembangunan Maluku untuk membuka diri terhadap dunia, sambil tetap berpijak pada identitas, budaya, sumber daya, dan kepentingan masyarakat Maluku.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di hadapan para pengusaha dalam dan luar negeri, dan pejabat negara, dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Umar Alhabsyi pada Forum Internasional AAMECC bertema: “Sinergitas Global, Kearifan Lokal untuk Indonesia Emas” di Ballroom Hotel Artotel Living World, Cibubur, (18/8/26).
Sementara itu, Presiden AAMECC Indonesia Dr. Sultan AMH Andrian S, ST., MBA dalam sambutannya menyatakan terima kasih dan penghormatan serta bahagia kepada para peserta atas kehadiran mereka di forum terhormat itu.
“Merupakan suatu bentuk kehormatan dan kebahagiaan yang tak terhingga dari kami atas kehadirannya. Pertemuan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi, mewujudkan bersama bisnis dan ekonomi, serta membangun hubungan antarpengusaha dalam dan luar negeri,” ujar Sultan AMH Andrian.
Pertemuan yang dikemas dalam topik: Forum Harmony Indonesia 1881 yang mempertemukan budaya, bisnis, investasi, dan kerja sama lintas kawasan Afrika, Asia, dan Timur Tengah ini tentu sejalan dengan karakter pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Maluku sebagaimana diketahui memiliki luas wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, dengan 93,5 persen berupa laut dan hanya 6,5 persen daratan. “Kami memiliki 1.422 pulau, garis pantai sekitar 10.914 kilometer, dan jumlah penduduk hampir dua juta jiwa,” ujarnya.
Angka-angka tersebut, kata gubernur, bukan sekadar statistik. Angka itu menjelaskan bahwa laut adalah ruang hidup utama masyarakat Maluku sekaligus ruang konektivitas, sumber pangan, pariwisata, energi, dan masa depan ekonomi Maluku.
Pembangunan Maluku saat ini diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan sebagai daerah kepulauan, dengan membangun konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat produksi, pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat dalam satu jaringan ekonomi yang terintegrasi.
“Arah pembangunan tersebut mendorong kami membentuk klaster-klaster pertumbuhan berbasis kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, energi, serta penguatan konektivitas antarpulau. Pada saat yang sama, kami juga memperkuat pemerataan, konservasi, dan ketangguhan terhadap bencana,” ujarnya.
Maluku sendiri saat ini memiliki sejumlah proyek strategis yang berpotensi mengubah struktur ekonomi daerah. Di antaranya pengembangan Gas Abadi Blok Masela, Maluku Integrated Logistics Hub, Pengembangan Pariwisata Banda, Bendungan Way Apu, serta hilirisasi pala dan kelapa.
Proyek-proyek tersebut tidak hanya berhenti sebagai proyek fisik, tapi harus menjadi pendorong terbentuknya rantai nilai, lapangan kerja, industri lokal, UMKM yang kuat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan keterhubungan Maluku dengan pasar nasional maupun global.
Pada kesempatan tersebut gubernur memberikan sebuah tawaran kepada para mitra dan investor untuk pengembangan di sektor kelautan dan perikanan. Untuk diketahui, perairan Maluku berada pada tiga wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP 714, WPP 715 dan WPP 718. Sementara Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Seram memiliki potensi besar, terutama tuna, cakalang, tongkol, udang, dan berbagai komoditas bernilai tinggi lainnya.
“Dalam RPJMN 2025-2029, tuna, cakalang dan tongkol menjadi salah satu kompetensi inti Maluku. Hal ini menegaskan posisi Maluku sebagai wilayah strategis bagi ketahanan pangan sekaligus pilar ekonomi biru nasional,” ujarnya.
Selain perikanan tangkap, Maluku juga memiliki peluang yang besar pada sektor budidaya. Total potensi lahan budidaya mencapai sekitar 158 ribu hektare, sementara yang telah dimanfaatkan masih sekitar 3.816 hektare. Komoditas unggulan antara lain kerapu, ikan kuwe, lobster, kakap, udang vaname, dan rumput laut.
“Ini menunjukkan masih terdapat ruang yang sangat besar untuk investasi dan pengembangan budidaya secara berkelanjutan di 11 kabupaten/kota di Maluku,” tuturnya.
Maluku sendiri saat ini memiliki infrastruktur dasar berupa 19 pelabuhan perikanan dan 15 cold storage dengan kapasitas 940 ton yang tersebar 11 kabupaten/kota. Namun ia menyadari bahwa potensi perikanan Maluku belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang optimal. Karena itu, Pemrov Maluku mendorong investasi pada industri pengolahan ikan, penguatan rantai dingin, logistik laut, budidaya, pengalengan, produk beku, industri berbasis tuna, udang dan komoditas unggulan lainnya, termasuk teknologi untuk meningkatkan mutu dan ketertelusuran produk.
Sementara untuk sektor pertanian dan perkebunan Maluku telah dikenal dunia sejak berabad-abad lalu sebagai kepulauan rempah. Pala dan cengkeh bukan hanya komoditas, tetapi bagian dari sejarah dunia.
“Kini kami ingin membawa warisan itu memasuki rantai nilai modern. Selain pala dan cengkeh, Maluku juga memiliki potensi kelapa, kakao, sagu dan berbagai komoditas lokal lainnya,” tuturnya.
Maluku sendiri, kata gubernur, bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong pengolahan produk unggulan daerah, standardisasi, branding, kemasan, pemasaran, dan ekspor produk turunan yang bernilai lebih tinggi.
Di bidang pariwisata Maluku memiliki kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang menjadi modal besar pengembangan pariwisata, dengan destinasi unggulan seperti Banda Neira, Kepulauan Kei, Ora, Ngurbloat, Ngurtafur, Pulau Bair, dan berbagai destinasi lainnya.
Untuk diketahui, kawasan pariwisata dalam RTRW Provinsi Maluku mencapai sekitar 421 ribu hektare dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, keindahan alam tentu saja tidaklah cukup. Pengembangan pariwisata membutuhkan aksesibilitas, konektivitas, kualitas pelayanan, dan investasi, terutama pada infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi antarpulau.
“Kami membuka peluang investasi pada akomodasi dan homestay, transportasi, ekonomi kreatif, UMKM, desa wisata, perdagangan dan jasa, pelestarian cagar budaya, serta pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk energi Maluku punya energi terbarukan. Bagi provinsi kepulauan seperti Maluku energi terbarukan bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi merupakan kebutuhan pembangunan.
Pulau-pulau yang tersebar memerlukan sistem energi yang lebih fleksibel, efisien dan sesuai dengan kondisi geografis. Karena itu, pengembangan tenaga surya, angin, hidro, mini dan mikrohidro, biomassa, panas bumi, serta potensi energi laut perlu didorong melalui investasi dan teknologi yang tepat.
Dan, sebagai provinsi yang didominasi lautan konektivitas merupakan kebutuhan utama pembangunan di Maluku. Saat ini Maluku memiliki 68 pelabuhan laut yang menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau.
“Ke depan, kami ingin membangun konektivitas laut yang semakin terintegrasi untuk memperlancar distribusi barang dan orang, memperkuat perdagangan antardaerah, serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pelaku usaha dan investor,” ujarnya.
Selain transportasi laut, Maluku juga memiliki 13 bandara yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik landasan yang berbeda-beda.
Infrastruktur ini menjadi penghubung penting bagi masyarakat, dunia usaha, pariwisata, dan kegiatan pemerintahan. Karena itu, penguatan konektivitas laut dan udara akan terus didorong agar jarak antarpulau tak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi bagian dari kekuatan Maluku dalam membuka peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di akhir sambutannya gubernur mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Forum Internasional AAMECC ini untuk datang berinvestasi di Maluku, bersama membangun Maluku, dan tumbuh bersama masyarakat Maluku.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya mengakhiri sambutan. (DIB)
