RadarAmbon.id AMBON – Menghadapi dampak potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang dapat mengganggu transportasi, kesehatan hingga distribusi logistik, Polda Maluku memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama TNI, pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman di Ruang Rapat PJU Lantai II Mapolda Maluku, Selasa (8/9/2026).
Rakor ini dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi kesehatan, perhubungan, otoritas penerbangan dan pelayaran, PMI serta stakeholder lainnya.
Wakapolda Maluku mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang cepat dan terpadu. Menurutnya, potensi aktivitas vulkanik harus diantisipasi sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Fenomena alam memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya harus dapat kita antisipasi dan diminimalisir. Seluruh unsur harus memiliki kesiapan, pola tindak dan pemahaman yang sama dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini dan komunikasi, kesiapan sektor transportasi, perlindungan kesehatan masyarakat, pengecekan personel serta sarana pendukung, dan kolaborasi antarinstansi.
Sementara itu, Karoops Polda Maluku, Kombes Pol. Monang M.Z. Simanjuntak menyebut, Rakor menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan pola tindak seluruh stakeholder. Dengan demikian, setiap perkembangan situasi dapat direspons secara cepat, terukur dan terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretaris Daerah, Sadali Ie turut menyampaikan dukungan terhadap langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan bersama. Unsur TNI dari Kodam XV/Pattimura, Kodaeral IX dan Lanud Pattimura juga menyatakan kesiapan mendukung penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi dari instansi yang berwenang. Jangan mudah mempercayai, apalagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Melalui Rakor tersebut, seluruh stakeholder berkomitmen memperkuat pertukaran informasi, kesiapan personel dan sarana, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila aktivitas vulkanik berdampak terhadap masyarakat Maluku. (*)
