RadarAmbon.id — Pemerintah Provinsi Maluku mendorong Forum Koordinasi Keamanan Maluku menjadi wadah yang mampu melahirkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, keamanan tidak cukup hanya dijaga melalui pertemuan dan koordinasi formal, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar Polda Maluku, Selasa (22/9/2026), di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku.
Menurut Hendrik, kondisi keamanan yang stabil merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku. Kehadiran negara, kata dia, salah satunya dapat dirasakan masyarakat melalui jaminan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Hendrik.
Dalam forum tersebut, Gubernur menyoroti masih adanya dinamika konflik antarkampung di sejumlah wilayah Maluku yang membutuhkan perhatian serius seluruh pihak. Ia menegaskan, setiap persoalan keamanan harus ditangani secara cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Hendrik menilai, upaya menjaga perdamaian tidak boleh berhenti pada kegiatan deklarasi maupun agenda seremonial. Menurutnya, nilai persaudaraan, toleransi, dan kerukunan harus menjadi kesadaran bersama yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Maluku bersama jajaran TNI dalam merespons berbagai persoalan keamanan di lapangan. Respons tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah meningkatnya eskalasi konflik.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berhenti ketika kondisi telah kembali aman. Tahapan berikutnya harus dilanjutkan dengan proses hukum yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif.
“Hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan konflik sosial, Hendrik juga mengingatkan adanya tantangan baru dalam menjaga keamanan, terutama akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penyebaran informasi yang tidak benar maupun konten provokatif di ruang digital dinilai dapat memengaruhi situasi keamanan apabila tidak disikapi secara bijak.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, akademisi, masyarakat sipil, serta media massa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjaga ruang publik tetap kondusif.
Gubernur berharap Forum Koordinasi Keamanan Maluku tidak hanya menjadi ruang komunikasi antarinstansi, tetapi mampu menghasilkan strategi dan tindakan nyata dalam menjaga keamanan serta memperkuat persatuan masyarakat Maluku.
“Forum ini harus bergerak nyata. Semua elemen harus bersinergi menjaga keamanan dan merawat kerukunan di Maluku,” tutupnya. (*)
