RadarAmbon.id — Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, untuk meninjau perkembangan sekaligus persiapan akhir proyek strategis nasional Blok Masela, Kamis (17/9/2026).
Anggota Komite II DPD RI, Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, mengatakan kunjungan tersebut menunjukkan adanya sejumlah kemajuan penting, terutama terkait kepastian pelaksanaan proyek Blok Masela.
“Dalam kunjungan ini ada banyak kemajuan. Yang paling utama adalah kepastiannya sudah ada,” ujar Nono Sampono, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, sejumlah kebutuhan yang masih harus dipenuhi, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, dapat diselesaikan secara bertahap seiring dengan dimulainya tahapan proyek. Ia menyebut pekerjaan pendahuluan Blok Masela diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat karena melibatkan sekitar 12 ribu tenaga kerja.
Nono juga memperkirakan pelaksanaan proyek Blok Masela dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hingga 2029-2030. Karena itu, ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar tidak hanya berorientasi pada kompensasi yang diperoleh dari proyek tersebut.
“Dalam pertemuan kami dengan Pemda, kami ingatkan jangan hanya fokus pada kompensasi yang diberikan. Justru harus menggandeng pihak-pihak lain untuk ikut berkontribusi. Momentum Blok Masela ini mari kita gunakan dengan baik,” tegasnya.
Ia mengatakan, Komite II DPD RI berencana mengundang Pemerintah Daerah KKT bersama kementerian terkait pada akhir September 2026. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan pengembangan wilayah Tanimbar seiring masuknya investasi dan pembangunan Blok Masela.
Selain Blok Masela, Nono mengatakan Komite II DPD RI terus mendorong sejumlah agenda pembangunan strategis di Maluku, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
“Banyak orang pesimis, tetapi saya tetap optimis RUU Daerah Kepulauan ini akan berhasil,” katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur pendukung di Tanimbar, Nono mengatakan pihaknya akan mendorong pembahasan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) bersama Bappenas agar pekerjaan pendahuluan dapat segera dilakukan.
Sementara itu, agenda pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) masih menjadi salah satu persoalan yang belum menemukan titik terang. Menurut Nono, kebijakan tersebut masih menghadapi kendala karena berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah yang berlaku secara nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan bendungan di Tanimbar yang diharapkan dapat mendukung sektor pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat lokal turut memperoleh manfaat dari momentum pembangunan yang hadir seiring proyek strategis nasional Blok Masela.
Nono juga mengusulkan agar putra-putri daerah yang nantinya terlibat dalam pengelolaan Blok Masela, termasuk pada level manajerial, diberikan kesempatan mengikuti pelatihan di Jepang.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi sekaligus membangun budaya kerja dan etos kerja yang lebih baik. Dengan demikian, setelah kembali dari Jepang, sumber daya manusia asal Tanimbar diharapkan lebih siap berkontribusi dalam pelaksanaan proyek Blok Masela.(*)
