RadarAmbon.id — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka ruang pengaduan bagi masyarakat melalui program “Bongkar Mafia”. Program tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan layanan haji dan umrah berjalan transparan serta tidak merugikan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku, H. Djumadi Wally, mengatakan masyarakat yang menemukan atau mengalami persoalan terkait pelayanan haji maupun umrah dapat menyampaikan laporan melalui nomor pengaduan yang telah disediakan Kementerian.
Menurut Djumadi, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Haji dan Umrah. Bahkan, masyarakat diharapkan memperoleh respons dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
“Program ini tidak lain untuk memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan haji dan umrah. Kalau masyarakat menganggap ada layanan yang belum memberikan rasa puas, itu bisa disampaikan melalui kanal yang sudah disiapkan,” kata Djumadi, Sabtu (3/10/26).
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari langkah Kementerian Haji dan Umrah di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah, Irfan, bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, untuk membuka akses pengaduan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Djumadi menambahkan, keberadaan kanal pengaduan juga diharapkan dapat mencegah masyarakat memilih menyampaikan keluhan melalui media sosial tanpa terlebih dahulu menggunakan saluran resmi yang disediakan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat punya keluhan, tetapi tidak tersalurkan. Daripada kemudian bermain di media sosial, lebih baik disampaikan langsung melalui nomor telepon yang sudah disediakan, sehingga bisa ditangani oleh tim,” ujarnya.
Untuk wilayah Maluku, kata Djumadi, pelaksanaan program tersebut masih berjalan dan sejauh ini belum terdapat laporan masyarakat yang dinilai signifikan. Namun, kondisi tersebut bukan berarti persoalan pelayanan tidak ada, melainkan Kemenhaj tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan setiap keluhan.
“Kami tetap akan berpegang kepada kinerja Kementerian saat ini. Saya juga sedang melakukan bersih-bersih di internal Kementerian supaya ke depannya masyarakat bisa benar-benar percaya,” tegasnya.
Djumadi menegaskan, kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembenahan layanan haji dan umrah. Karena itu, setiap laporan yang disampaikan melalui jalur resmi akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memastikan penyelenggaraan haji dan umrah semakin terbuka dan akuntabel.
