RadarAmbon.id — Upaya memperluas akses listrik dan mempercepat transformasi energi di wilayah kepulauan terus dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU). Untuk memastikan program strategis berjalan sesuai ketentuan, PLN memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi jajaran manajemen PLN UIW MMU bersama Kejati Maluku Utara yang dipimpin General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Dony Noor Gustiarsyah, bersama jajaran manajemen PLN Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan sektor ketenagalistrikan, terutama program listrik desa (Lisdes) serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Maluku Utara.
Dony mengatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis kepulauan.
“Program ketenagalistrikan yang kami jalankan merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan akses energi masyarakat dan mendorong kemandirian energi nasional. Kami memohon dukungan dan kolaborasi dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar berbagai program, khususnya pembangunan Lisdes dan pengembangan PLTS, dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dony, Minggu (27/9/2026).
Ia menjelaskan, salah satu fokus PLN saat ini adalah mendorong pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dikombinasikan dengan teknologi Battery Energy Storage System (BESS).
Menurutnya, pengembangan teknologi tersebut menjadi bagian dari strategi PLN untuk memperkuat sistem kelistrikan, memperluas elektrifikasi wilayah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak.
Dony mengakui, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur energi. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak agar setiap program dapat berjalan efektif serta memberikan dampak bagi masyarakat.
“Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antarinstansi serta komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.“Setiap program pembangunan membutuhkan komunikasi yang baik agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat yang akan diberikan. Dengan kolaborasi dan penyampaian informasi yang tepat, berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Roberthus.
Melalui kerja sama tersebut, PLN UIW Maluku dan Maluku Utara bersama Kejati Maluku Utara berkomitmen mendukung percepatan pembangunan ketenagalistrikan, perluasan elektrifikasi, serta pengembangan energi berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Maluku Utara.(*)
