RadarAmbon.id — Masyarakat Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menyuarakan tuntutan peningkatan layanan kesehatan dengan meminta kepastian realisasi janji pembangunan atau peningkatan status Puskesmas Buano menjadi fasilitas rawat inap.
Tuntutan tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Pulau Buano dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (9/9/2026). Massa yang dipimpin Koordinator Lapangan Ridwan Hitimala dan Abudin Sombalatu meminta Pemerintah Provinsi Maluku menjelaskan perkembangan komitmen yang pernah disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terkait kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat Buano.
Dalam aksi tersebut, warga mendesak pemerintah memastikan apakah program Puskesmas rawat inap telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Mereka menilai keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kondisi geografis Buano yang membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang lebih optimal.
Selain peningkatan status Puskesmas, masyarakat juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, ambulans atau sarana transportasi rujukan, serta pelayanan kesehatan selama 24 jam apabila fasilitas rawat inap terealisasi.
Massa menegaskan, masyarakat Buano membutuhkan kepastian dan langkah konkret, bukan sekadar janji politik. Mereka meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka tahapan penyelesaian apabila program tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan dirinya telah menerima dan mencatat seluruh tuntutan masyarakat Buano. Ia memastikan persoalan layanan kesehatan di wilayah tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten SBB dan pihak terkait.
“Saya memahami dan prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Buano. Sebagai bagian dari masyarakat adat, saya memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Hendrik saat menerima massa aksi.
Hendrik menjelaskan, pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan di Buano juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku tetap akan mengambil peran sesuai kewenangan yang dimiliki serta mendorong agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah koordinasi untuk membahas kebutuhan fasilitas kesehatan di Buano, termasuk memanfaatkan momentum kunjungan Menteri Kesehatan ke Maluku sebagai ruang untuk menyampaikan kebutuhan daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Dinas terkait dijadwalkan turun ke Buano untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mendata berbagai kebutuhan, termasuk persoalan perumahan yang mengalami kerusakan.
Terkait komitmen saat masa kampanye, Hendrik mengakui dirinya pernah menyampaikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat Buano. Namun, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahannya untuk bekerja hingga masa jabatan berjalan.
“Saya tidak ingin memberikan janji baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting adalah langkah nyata, koordinasi dan pengawalan bersama agar persoalan masyarakat Buano dapat diselesaikan,” tegasnya.
Hendrik mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses tindak lanjut tersebut. Ia menegaskan, pada akhirnya masyarakat yang akan menilai sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan warga Buano. (MHS)
