RadarAmbon.id – Tenaga Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Michael Wattimena, menilai pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM sebagai langkah strategis yang akan memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor energi dan sumber daya mineral di seluruh Indonesia. Kebijakan yang diinisiasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, itu disebut menjadi tonggak baru dalam sejarah kelembagaan Kementerian ESDM.
Pernyataan tersebut disampaikan Michael saat menyambut kunjungan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, selama lebih dari delapan dekade sejak Kementerian ESDM berdiri pada 11 September 1945, baru pada era kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dibentuk unit khusus yang berfokus pada penegakan hukum di sektor energi dan pertambangan.
Michael mengatakan kehadiran Ditjen Gakkum menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola sumber daya mineral berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan efek jera terhadap berbagai bentuk pelanggaran.
Ia juga mengungkapkan rasa bangganya karena posisi Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipercayakan kepada putra terbaik asal Maluku. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan pengakuan atas kapasitas sumber daya manusia Maluku di tingkat nasional.
“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku karena putra daerah dipercaya memimpin institusi penting yang menangani penegakan hukum di sektor ESDM,” ujarnya.
Michael menjelaskan, meski usia Ditjen Gakkum belum genap satu tahun, lembaga tersebut telah mulai menjalankan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan konsultasi dengan kalangan akademisi mengenai penguatan regulasi dan tata kelola sektor pertambangan.
Dalam kunjungan ke Maluku, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penanganan persoalan pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Namun, ia menegaskan bahwa tugas Ditjen Gakkum tidak hanya berfokus pada Maluku, melainkan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
“Penegakan hukum akan diterapkan secara menyeluruh terhadap setiap pelanggaran di sektor sumber daya mineral, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi,” tegasnya.
Selain menyoroti pembentukan Ditjen Gakkum, Michael turut mengapresiasi langkah tegas Menteri ESDM terhadap pengelolaan Blok Masela. Menurutnya, pemberian surat peringatan kepada pengelola proyek menjadi sinyal kuat agar pengembangan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai target.
Ia berharap tahapan lanjutan pengembangan Blok Masela dapat terus berlangsung sesuai jadwal sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan nasional maupun daerah.
Menutup keterangannya, Michael mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang memperoleh amanah di tingkat nasional agar mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus membuka peluang lebih besar bagi generasi Maluku untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.(*)
