RadarAmbon.id- Desakan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka menyusul aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Jakarta Pusat.
Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, Minggu (14/6/26) menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Senator asal Maluku yang akrab disapa Boy Latuconsina itu mengatakan MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur pendukung.
Menurut Boy, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai kritik yang berkembang dan mengakui bahwa perangkat pelaksanaan program belum sepenuhnya siap. Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo memerintahkan kementerian terkait untuk memperkuat sektor hulu program MBG dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro sebagai bagian dari rantai pasok utama.
Boy mencontohkan pentingnya peran Kementerian Pertanian dalam mendampingi desa-desa yang memiliki potensi menjadi pemasok buah dan sayuran bagi dapur MBG. Di saat yang sama, kelompok peternak sapi, kambing, maupun unggas perlu dibina agar mampu memenuhi kebutuhan protein program tersebut.
Ia mengingatkan agar MBG tidak berkembang menjadi program yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, kritik yang muncul selama ini salah satunya dipicu oleh belum meratanya dampak ekonomi program bagi masyarakat kecil.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi infrastruktur daerah dan kesiapan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kemandirian pangan yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo.
Selain itu, Boy menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai kepala daerah sering kali menjadi pihak yang menghadapi langsung berbagai persoalan yang muncul di lapangan sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, Boy juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi maupun pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi persoalan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu profesionalisme institusi pertahanan.
Ia menegaskan bahwa TNI harus tetap berfokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Keterlibatan dalam program-program yang berada di luar ranah pertahanan dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan baru, termasuk terkait independensi dan netralitas institusi.
Lebih jauh, Boy mengajak partai-partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang memicu keresahan publik. Ia menilai kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan sebagai upaya melemahkan pemerintahan.
Menurut Boy, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sangat besar, terutama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui program-program kerakyatan yang berkelanjutan.(*)
