RadarAmbon.id – Komisi III DPRD Maluku menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut rapat bersama INPEX untuk membahas kebocoran anggaran adalah tidak benar dan menyesatkan. Agenda rapat yang dilaksanakan bersama INPEX dan Maluku Energi Abadi (MEA) murni membahas potensi ekonomi lokal dalam Proyek Abadi Masela serta upaya memaksimalkan manfaat investasi bagi masyarakat Maluku.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas potensi ekonomi lokal dan penguatan peran Maluku Energi Abadi (MEA) sebagai local content integrator dalam Proyek Abadi Masela.
“Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan minggu lalu terkait potensi ekonomi lokal pada Proyek Abadi Masela dan usulan penguatan ekonomi daerah melalui MEA sebagai local content integrator. Fokus kami adalah bagaimana Maluku bisa memperoleh manfaat maksimal dari investasi yang masuk,” kata Alhidayat kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, berdasarkan kebijakan pemerintah, terdapat porsi sekitar 26,6 persen yang dialokasikan untuk konten lokal dalam proyek tersebut. Karena itu, DPRD mendorong agar MEA dapat mengambil peran strategis dalam mengelola peluang tersebut.
“Harapan kami, MEA memiliki peran penting dan mampu mengambil bagian dari porsi 26,6 persen tersebut. Upaya yang telah dilakukan MEA melalui kerja sama dengan Pelindo dan sejumlah BUMN menunjukkan bahwa mereka terbuka dan siap mengambil peran itu,” ujarnya.
Alhidayat menegaskan bahwa isu yang dibahas dalam rapat bukanlah kebocoran anggaran, melainkan kebocoran ekonomi yang selama ini sering terjadi pada proyek-proyek besar.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di Maluku memberikan dampak langsung bagi daerah. Perusahaan yang bekerja di Maluku harus memiliki NPWP Maluku, sistem pembayaran gaji serta pengelolaan keuangan melalui Bank Maluku sehingga perputaran uang tetap berada di daerah. Yang kami bahas adalah kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran,” tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya pemberitaan yang mengaitkan rapat tersebut dengan dugaan kebocoran anggaran.
“Kalau bicara kebocoran anggaran, tentu itu urusannya dengan pemerintah daerah, bukan dengan INPEX maupun MEA. Dan kami memahami itu,”tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menilai pemberitaan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman publik dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Maluku.
“Jangan sampai seolah-olah DPRD membahas sesuatu yang tidak kami pahami. Kami tahu persis bahwa yang dibahas adalah kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran. Karena itu, dalam menulis berita harus mengedepankan kode etik jurnalistik, melakukan konfirmasi dan verifikasi agar informasi yang disampaikan benar,” ujar Rovik.
Ia menegaskan bahwa DPRD sedang berupaya memastikan potensi ekonomi sebesar 26,6 persen dari investasi Proyek Abadi Masela tidak keluar dari Maluku.
“Yang kami perjuangkan adalah agar manfaat ekonomi dari investasi besar ini benar-benar dirasakan masyarakat Maluku. Jangan sampai peluang ekonomi yang nilainya sangat besar justru dinikmati pihak luar. Ini yang menjadi perhatian kami bersama INPEX dan MEA,” katanya.
Rovik juga mengingatkan agar pemberitaan yang tidak akurat tidak menjadi hambatan bagi masuknya investasi strategis ke Maluku.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa Maluku menghalangi investasi. Justru kami sedang berupaya memastikan investasi berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan INPEX menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan perusahaan selalu mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. INPEX juga menyambut baik aspirasi DPRD Maluku terkait optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.
“Pada prinsipnya kami sepakat untuk memaksimalkan potensi yang ada di Maluku. Namun terkait target 26,6 persen tersebut, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut agar tercapai keseimbangan antara kepentingan daerah, kebutuhan teknologi proyek, dan efisiensi biaya investasi,” jelas perwakilan INPEX.
Menurutnya, teknologi yang digunakan dalam Proyek Abadi Masela merupakan teknologi khusus yang hanya dimiliki oleh sejumlah perusahaan tertentu di dunia sehingga diperlukan formulasi yang tepat agar penguatan konten lokal dapat berjalan tanpa mengganggu aspek teknis dan keberlanjutan proyek.
Dengan demikian, DPRD Maluku menegaskan bahwa rapat bersama INPEX dan MEA tidak pernah membahas kebocoran anggaran sebagaimana diberitakan sebelumnya. Fokus utama pembahasan adalah penguatan ekonomi lokal, optimalisasi konten lokal, serta pencegahan kebocoran ekonomi agar manfaat investasi Proyek Abadi Masela dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku.(*)
