RadarAmbon.id – PENGUATAN konektivitas laut Maluku kembali menjadi sorotan dalam agenda reses Anggota Komite II DPD RI, Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono. Dalam kunjungan kerjanya diAmbon, Jumat (13/2/2026), ia berdialog langsung dengan jajaran manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon guna menyerap berbagai persoalan strategis transportasi
penyeberangan di wilayah kepulauan tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di kantor ASDP Cabang Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, itu menjadi forum penyampaian tiga rekomendasi penting yang dinilai mendesak
untuk segera ditindaklanjuti di tingkat pusat.
Pelaksana Harian (Plh) GM ASDP Cabang Ambon, Yogi, menjelaskan bahwa isu pertama berkaitan dengan status lahan Pelabuhan Hunimua. Meski gugatan atas lahan tersebut telah memiliki
kekuatan hukum tetap, proses penerbitan sertifikat oleh BPN Maluku belum dapat dilakukan lantaran adanya klaim dari institusi TNI Angkatan Udara.
Menurut Yogi, kondisi tersebut menghambat langkah perusahaan dalam meningkatkan fasilitas dan standar pelayanan pelabuhan. Padahal, kepastian hukum atas aset menjadi prasyarat utama
dalam perencanaan investasi dan pengembangan infrastruktur.
Manajemen ASDP, lanjutnya, berencana mengajukan permohonan pembahasan resmi kepada Kepala Staf Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan RI, agar persoalan ini dapat diselesaikan
melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga di tingkat pusat.
Rekomendasi kedua menyangkut optimalisasi armada. ASDP mengusulkan agar kapal milik Perusahaan Daerah yang belum beroperasi maksimal dapat diserahkan pengelolaannya kepada ASDP
untuk dilakukan perbaikan dan pengoperasian kembali. Langkah ini dinilai dapat memperluas cakupan layanan dan membuka lintasan baru di Maluku.
Yogi menegaskan, kebutuhan armada masih belum sebanding dengan luas wilayah layanan. Dengan tambahan kapal yang dikelola secara profesional, frekuensi pelayaran dapat ditingkatkan,
distribusi logistik lebih stabil, dan waktu tempuh antarpulau menjadi lebih efisien.
Adapun rekomendasi ketiga berkaitan dengan sengketa lahan Pelabuhan Wailey yang menyebabkan pembangunan terhenti. Selain itu, lima lintasan perintis di wilayah Tual juga belum memiliki
dermaga tetap, sehingga proses sandar kapal masih dilakukan di tengah laut dengan keterbatasan fasilitas bongkar muat.
“Kami berharap dukungan kebijakan dan penganggaran agar pembangunan infrastruktur dasar ini dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kelancaran pelayanan,” ujar Yogi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nono Sampono menilai bahwa persoalan transportasi laut Maluku tidak dapat dipisahkan dari desain besar pembangunan wilayah kepulauan. Ia
menekankan pentingnya integrasi pelabuhan, armada, dan sistem logistik dalam satu perencanaan jangka panjang.
Menurutnya, penggunaan kapal Ro-Ro harus diperkuat karena mampu mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang sekaligus. Moda ini dinilai paling relevan dengan karakter geografis
Maluku.
Ia juga menyoroti belum optimalnya sistem pergudangan dan distribusi regional yang menyebabkan harga barang di Maluku relatif tinggi. Ambon, kata dia, seharusnya diposisikan sebagai
simpul logistik Indonesia Timur, sehingga arus barang tidak selalu bergantung pada pengiriman langsung dari Pulau Jawa.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pengembangan infrastruktur strategis Maluku kini kembali diarahkan ke kawasan Liang sebagai bagian dari
rencana jangka panjang penguatan konektivitas.
Terkait sengketa lahan, Nono menegaskan bahwa persoalan antarinstansi pemerintah semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi di tingkat kementerian. Ia berkomitmen membawa isu
tersebut dalam forum pembahasan bersama pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan kini memasuki tahap lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada tujuh kementerian
untuk membahas substansi regulasi tersebut. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum penguatan kebijakan pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku.
Selain aspek logistik, Nono menyinggung potensi sektor pariwisata, khususnya di Kepulauan Banda yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional, bersama Labuan Bajo dan Raja
Ampat. Ia menilai konektivitas laut yang andal akan memperkuat mata rantai destinasi wisata lain di Maluku.
“Transportasi yang tertata akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka ruang investasi dan pariwisata. Semua harus terintegrasi,” ujarnya.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Nono Sampono memastikan akan mengawal tiga aspirasi strategis ASDP Cabang Ambon tersebut agar mendapat perhatian dan solusi konkret di tingkat
nasional, demi terwujudnya konektivitas yang merata dan berkeadilan di Provinsi Maluku.(*)
