“Untuk Blok Masela jangan lagi kita mengulangi masa lalu.”
Ungkapan ini saya kutip dari diskusi webinar bertema: “Blok Masela dan RUU Daerah Kepulauan: Ikhtiar Mengakhiri Paradoks Kaya Sumber Daya, Miskin Pembangunan?”, Minggu, (2/8/26).
Yang menyampaikan itu tak lain Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl. Oekonom Engelina Pattiasina.
Ia termasuk tokoh perempuan Maluku mantan anggota DPR-RI yang selama ini berjuang keras pada keberpihakan Maluku untuk pengelolaan industri migas Blok Masela.
Blok Masela yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) itu akan mengubah peta geo politik dan ekonomi dunia. Kalau selama ini Selat Hormuz, di Timur Tengah, menjadi poros minyak dunia, maka kedepan Blok Masela bakal menjadi episentrum baru industri migas terbesar dan kelak mengundang negara luar menjadikan Blok Masela sebagai poros ekonomi.
Blok Masela seperti kita tahu sebagai pusat gas raksasa kedua dunia bernilai Rp 376 Triliun setelah Qatar di Timur Tengah. Pusat migas terbesar ini baru saja dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto, 16 Juli 2026, lalu.
Setelah ini melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela bakal menjadi salah satu program andalan pemerintah pusat yang berlokasi di laut Maluku itu sebagai poros baru pengembangan dan pemberdayaan ekonomi Tanah Air.
Bagi Maluku Blok Masela harus menjadi garda terdepan, sebab inilah kawasan yang kelak selain menjadi pusat industri juga sebagai jalur utama keluar masuk kapal yang akan melintasi perairan Maluku.
Kalau Maluku dulu dalam sejarah pernah menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dunia hingga mengundang bangsa-bangsa asing mengeruk kekayaan sumber daya alam kita, maka saat ini Blok Masela yang menjadi poros baru ekonomi Maluku harus menjadi fokus kita karena inilah kawasan yang akan mengubah peta ekonomi baru para pemodal asing untuk menanamkan investasinya.
“Segitiga Maluku (Masela), Darwin (Australia), dan Papua Nugini bakal menjadi episentrum dan Maluku harus menjadi penentu. Jangan lagi kita mengulangi masa lalu,” ujar Angelina.
Kalau di barat Selat Malaka menjadi jantung dan jalur perdagangan maka kedepan Laut Maluku juga harus menjadi jalur baru pusat peradaban untuk industri gas dunia.
Jika ini tidak diantisipasi dengan baik oleh kita warga Maluku maka kedepan pusat pengelolaan gas abadi Blok Masela boleh jadi menjadi milik Darwin, Australia. Jangan mau Darwin menjadi seperti Singapura.
Yang terjadi saat ini seperti Singapura, minyak mentah kita ekspor ke sana. Setelah diolah di Singapura barulah diimpor kembali ke Indonesia. “Jangan sampai itu terjadi di Maluku. Kita punya gas tapi Darwin yang menikmati,” ujarnya.
Untuk diketahui, tahun 1970-an kita pernah punya Konsep Poros Kedaultan Energi di Selat Malaka. Dimana Kilang Dumai, Kilang Kecil Sungai Pakning, Refinery di Pulau Sambu, dan Kota Batam sebagai pusat perdagangan. Belakangan, semua konsep tersebut tidak dilakukan sehingga Indonesia harus membeli minyak dari Singapura karena kilangnya dibangun di Singapura.
Dari pengalaman itu, Angelina berharap, dengan beroperasinya pengelolaan Blok Masela dari laut ke darat di Kabupaten MBD, menuntut keseriusan dan kesiapan kita dan para pemangku kepentingan di Maluku agar Blok Masela harus benar-benar dikawal agar membawa efek ekonomi kepada masyarakat dan daerah.
Sebab, episentrum itu berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kelak, Aru bisa menjadi hub sebagai penyokong rantai pasok maritim terdekat. (Aru selama ini kita tahu sebagai salah satu lumbung ikan terbesar di Tanah Air).
Adapun MBD sebagai sabuk logislitik dan energi terdekat, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten KKT sebagai hub maritim dan transportasi udara, dan sebagai pusat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Saat ini untuk memahami seluk beluk Blok Masela pengetahuan kita tidak cukup hanya sampai pada soal pengelolaan managemen saja. Pemahaman kita terkait bagi hasil antara pusat dan daerah, politik anggaran, tenaga kerja (lebih 12.000), peran kontraktor lokal, dan pengembangan industri-industri turunan seperti pengelolaan plastik dll juga harus jelas.
Pun masalah terkait dampak lingkungan, penguasaan tanah, juga pengaruh kepada nelayan yang ada di pesisir pantai dan pulau tempat dimana Blok Masela berada juga harus dipahami.
Mumpun belum terlambat masih 2029 pengelolaan industri Blok Masela baru dimulai, kita berharap saat ini waktunya bagi kita dan pemangku kepentingan di Maluku harus memikirkan hal itu.
Jangan sampai tiba waktunya –hanya karena kita tak memiliki keahlian– kita ribut soal tenaga kerja karena yang datang nanti adalah orang luar. Pun status hak dan kewajiban para kontraktor lokal Maluku yang terlibat di dalamnya juga harus jelas.
Untuk kedepan, Angelina Pattiasina bersama para tim pemikir asal daerah ini tengah menyiapkan sejumlah ahli dari Maluku tentang migas akan diajak mereka untuk terlibat dalam sebuah kelompok thinthank yang ia beri nama: Dewan Migas Blok Masela.
Mereka ini adalah tenaga-tenaga ahli berasal dari Maluku yang bekerja di perusahaan migas dunia diminta kontribusinya untuk terlibat dalam Tim Dewan Migas Blok Masela.
“Kita ingin agar episentrum migas dunia yang akan bergeser ke Maluku ini benar-benar bisa membawa pemanfaatan untuk Maluku. Kita jangan lagi mengulangi masa lalu,” ujar mantan politisi PDIP kelahiran Palembang berdarah Ambon, itu.
Diskusi ini tentu menarik. Pembicara pertama Ibu Angelina Pattiasina tampil begitu detail menjelaskan soal migas, peran ekonomi kawasan, juga perubahan geo politik ekonomi dunia dan antarkawasan.
“Sejak 2015 kami telah berjuang agar pengelolaan Blok Masela di Maluku dipusatkan di darat. Dan, kini terbukti pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto telah melakukan groundbreaking,” ujarnya.
Ia mengingatkan kita agar perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sampai pada tahap peletakan batu pertama saja. Tapi, kedepan bagaimana masa depan pengelolaan Blok Masela diikuti pemahaman kita soal pembagian bagi hasil, tenaga kerja, peran kontraktor lokal, dan manfaat pengelolaan industri turunan yang akan beroperasi juga harus kita ketahui.
“Mumpun belum terlambat. Pemahaman kita soal ini harus diketahui masyarakat dan pemangku kepentingan di Maluku. Perjuangan pengelolaan Blok Masela di darat itu tentu tak lepas karena kerja keras tim. Kali ini kita juga harus lebih keras. Jangan mengulangi masa lalu,” ujarnya lagi.
Acara diskusi ini dipandu moderator Mohdar Sjahdi Divinibun. Ia tak lain seorang aktivis dan penulis buku yang aktif dalam Forum Epistemicsphere.
Kali ini kelompok diskusi yang menyoal masalah sosial, ekonomi, dan politik ini menampilkan pembicara Ibu Agelina Pattiasina.
Selain itu, juga tampil pemateri Dr.(Cand) Maimuna Renhoran, SH,MH (Akademisi Politeknik Negeri Perikanan Tual), Pdt.DR.Rudy Rahabeath (Antropolog Maluku), dan Dr (Cand) Muharam Yamlean, M.Pd (Praktisi Pendidikan dan Kebijakan Publik). (AHMAD IBRAHIM)
