RadarAmbon.id — KOMITMEN memperluas akses pendidikan tinggi kembali ditegaskan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Selain membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur nasional, kampus terbesar di Maluku ini memastikan berbagai skema beasiswa tersedia bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unpatti, Dr. Nur Aida Kubangun, dalam konferensi pers di lantai II Gedung Rektorat Unpatti Ambon, Jumat (20/2/26), menegaskan bahwa ketepatan dan kejujuran data menjadi faktor penentu kelulusan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Menurutnya, KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari program KIP saat jenjang sekolah. Mahasiswa yang sebelumnya menerima KIP Sekolah memiliki peluang sangat besar untuk kembali memperoleh bantuan saat kuliah.
“Jika sejak sekolah sudah terdata sebagai penerima KIP, maka peluangnya hampir pasti untuk mendapatkan KIP Kuliah, sepanjang data sosialnya tetap sesuai,” ujarnya.
Nur Aida menjelaskan, sejak 2025 mekanisme penetapan penerima KIP Kuliah tidak lagi berada di tangan perguruan tinggi. Proses seleksi kini dilakukan langsung oleh kementerian melalui sistem terintegrasi lintas kementerian, sementara pihak universitas hanya melakukan verifikasi administratif.
Verifikasi tersebut merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri melalui data kependudukan.
“Karena berbasis data nasional, masyarakat harus benar-benar teliti saat mengisi data sosial. Kesalahan sedikit saja bisa berdampak besar,” katanya.
Ia mencontohkan, jika dalam kenyataan sebuah keluarga tergolong miskin namun saat pengisian data mencantumkan penghasilan di atas batas tertentu, maka sistem otomatis akan mengelompokkan dalam desil kesejahteraan yang lebih tinggi. Akibatnya, peluang mendapatkan KIP Kuliah menjadi kecil.
Kategori penerima saat ini mencakup kelompok rentan miskin, miskin ekstrem, hingga desil empat. Karena itu, keakuratan data menjadi kunci utama.
Penetapan KIP Kuliah lebih diprioritaskan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Sementara jalur mandiri tidak menjadi prioritas penerima bantuan tersebut.
Data tahun 2025 menunjukkan, dari 3.750 mahasiswa baru Unpatti yang mendaftar KIP Kuliah melalui berbagai jalur, hanya 1.693 orang yang ditetapkan sebagai penerima. Jumlah ini menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 2.221 penerima.
Meski demikian, secara keseluruhan jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah aktif di Unpatti saat ini mencapai sekitar 6.000 orang.
Penerima KIP Kuliah memperoleh pembebasan penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta bantuan biaya hidup sebesar Rp5,7 juta per semester.
Nur Aida menambahkan, kementerian juga memberikan tambahan skema bantuan UKT bagi mahasiswa tertentu guna menjaga keberlanjutan studi.
Di luar KIP Kuliah, Unpatti juga memfasilitasi berbagai program bantuan pendidikan lainnya, seperti Beasiswa Unggulan, Beasiswa Afirmasi Daerah 3T, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Kedokteran, serta beasiswa dari mitra seperti Karya Salemba Empat dan Pertamina Foundation.
Namun, Nur Aida menegaskan bahwa mahasiswa tidak diperkenankan menerima beasiswa ganda (double funding). Jika ditemukan menerima bantuan serupa dari pemerintah daerah atau lembaga lain yang bersumber dari dana negara, maka bantuan tersebut wajib dikembalikan.
“Semua ini adalah uang negara dan akan diaudit. Jadi tidak boleh ada dobel penerimaan. Prinsipnya pemerataan dan keadilan,” tegasnya.
Dengan sistem seleksi berbasis data nasional yang semakin ketat dan transparan, Unpatti mengimbau masyarakat Maluku untuk memastikan keakuratan data sosial sejak awal. Harapannya, bantuan pendidikan benar-benar diterima mahasiswa yang berhak dan mampu menjaga keberlanjutan pendidikan tinggi di daerah. (*)
