RadarAmbon.id – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengimbau masyarakat di Provinsi Maluku untuk tidak terpancing isu-isu yang belum jelas kebenarannya terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), yang berpotensi memicu aksi panik buying.
Hal tersebut disampaikan Jazilul kepada wartawan di Ambon, Selasa (31/3/2026), menyusul munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian BBM di Kota Ambon pada Senin (30/3/26)
Menurutnya, fenomena antrean yang mengular kemungkinan dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap isu kenaikan harga atau kelangkaan BBM. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai masyarakat terpancing isu-isu yang tidak jelas, seperti kabar kenaikan atau kelangkaan BBM, sehingga memicu panik buying. Padahal, pemerintah telah mengatur distribusi dengan baik,” ujar Jazilul.
Ia menambahkan, pemerintah pusat diyakini telah menyiapkan berbagai skema untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi energi, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Di kesempatan itu, Jazilul juga menekankan pentingnya peran pengurus PKB di daerah untuk hadir di tengah masyarakat dengan program-program yang berdampak langsung, guna meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pengurus PKB di Maluku harus mampu menyusun kerangka program kerja yang bermanfaat, baik untuk kalangan pemuda, ibu-ibu, maupun masyarakat secara umum, agar masyarakat semakin berdaya,” katanya.
Ia juga menyoroti karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis kemaritiman dan kearifan lokal. Dalam konteks tersebut, ia mendorong penguatan visi kepulauan, termasuk perhatian terhadap undang-undang pesisir dan perlindungan masyarakat adat.
Menurut Jazilul, keberadaan masyarakat adat harus dihargai, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas investasi dan usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
“Indonesia ini terbentuk dari gugusan pulau dan masyarakat adat yang beragam. Karena itu, setiap aktivitas pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan dan mendapatkan persetujuan masyarakat adat,” tegasnya.
Terkait antrean BBM yang terjadi, Jazilul kembali menegaskan agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia optimistis pemerintah akan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah, termasuk Maluku.(*)
