RadarAmbon.id – PELAKSANA Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku, Riza Bahaweres, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader, termasuk DPRD, agar tidak bermain-main dengan garis kebijakan partai. Ia menegaskan, kader yang membangkang berpotensi dijatuhi sanksi tegas hingga pergantian antar waktu (PAW).
Pernyataan itu disampaikan Riza dalam siaran langsung Podcast Obrolan Rakyat Maluku, Jumat (13/2/26), menanggapi dinamika internal yang belakangan mencuat ke ruang publik.
Riza menjelaskan, sikap tegas tersebut bukan keputusan sepihak DPW, melainkan merujuk pada hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar. Dalam forum tersebut, seluruh DPW se-Indonesia secara tegas meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk tidak ragu menindak kader legislatif yang melawan keputusan partai.
“Seluruh kewenangan sanksi, termasuk pemberhentian dan PAW, berada di DPP. Itu hasil keputusan Mukernas. DPW hanya melaporkan fakta di lapangan,” tegas Riza.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal yang wajar. Namun, ketika keputusan resmi telah diambil melalui mekanisme partai, maka tidak ada ruang untuk pembangkangan.
“Kalau masih terus melakukan perlawanan setelah dijelaskan secara rasional, itu bukan lagi dinamika sehat, tapi sudah mengarah pada pengkubuan. Ini berbahaya bagi soliditas partai,” ujarnya.
Terkait adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kebijakan partai, Riza memastikan pihaknya akan menyampaikan laporan resmi ke DPP.
Ia menegaskan, DPW tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, melainkan hanya menyampaikan kondisi riil di lapangan.
“Kami sudah berkomunikasi secara baik-baik. Jika tetap menolak, kami laporkan apa adanya. Selanjutnya DPP yang menentukan sanksinya,” pungkasnya.
Di tengah memanasnya dinamika internal, Riza turut mengajak seluruh kader PPP Maluku untuk menahan diri, menjaga etika politik, serta memprioritaskan persatuan menjelang agenda Musyawarah Wilayah (Muswil).(*)
