RadarAmbon.id – PARTAI politik di era demokrasi modern dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Partai tidak lagi cukup dikelola secara tradisional, melainkan harus bergerak sebagai partai modern dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan berbasis regenerasi kepemimpinan. Dalam konteks inilah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku dihadapkan pada persimpangan penting: memilih perubahan atau bertahan pada pola keberlanjutan yang berpotensi stagnan.
Salah satu kader partai PKB kepada RadarAmbon.id menjelaskan, Kepemimpinan dalam partai politik sejatinya merupakan sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dinamika ini menuntut adanya sirkulasi gagasan, figur, serta arah kebijakan agar organisasi tetap hidup dan relevan dengan kebutuhan zaman. “Ketika kepemimpinan partai di tingkat provinsi terlalu lama berada di tangan figur yang sama, maka potensi munculnya pengkultusan individu menjadi sulit dihindari, ” Ujar kader PKB Maluku in dengan meminta namanya tidak disebutkan, Minggu (28/12/25)
Pengkultusan semacam ini menurutnya, berbahaya bagi demokrasi internal partai karena membuka ruang feodalisme politik, di mana kritik kerap dipersepsikan sebagai ancaman dan perbedaan pandangan semakin dipersempit. Situasi tersebut secara perlahan menggerus semangat kolektif yang seharusnya menjadi roh organisasi politik modern.
Akibatnya, hak-hak kader dan aspirasi rakyat berisiko terpangkas atas nama loyalitas semu.” Praktik semacam ini jelas tidak sehat dalam iklim demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi, keadilan, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, “katanya.
Menurutnya, dalam konteks ini, perlu dibedakan antara dinamika kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipandang sebagai sentral organisasi yang membutuhkan kematangan kepemimpinan di tingkat nasional. Selama kepemimpinan nasional dinilai berhasil menjaga soliditas, arah ideologis, dan keutuhan partai, keberlanjutan kepemimpinan di level DPP dianggap wajar dan tidak menjadi persoalan.Namun, kondisi tersebut dinilai berbeda dengan struktur kepemimpinan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Pada level daerah, penyegaran kepemimpinan dipandang sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama untuk menyesuaikan dengan dinamika politik lokal dan tuntutan regenerasi internal partai. “Peralihan kepemimpinan di daerah semestinya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan semata-mata untuk mempertahankan figur tertentu, ” Tukasnya.
Bagi dia, Keberhasilan kepemimpinan di daerah juga diukur dari kemampuan membangun dan mengelola infrastruktur partai yang memadai. Infrastruktur tersebut menjadi pusat aktivitas kader, ruang konsolidasi, sekaligus penggerak utama roda organisasi. Dengan regenerasi yang terencana dan bermartabat, struktur PKB di daerah diharapkan terus menjadi potensi kekuatan politik yang adaptif dan berdaya saing.
PKB sebagai partai yang telah berkiprah lebih dari 25 tahun tentu memiliki pengalaman, basis massa, serta sejarah panjang dalam perjalanan politik nasional maupun daerah, termasuk di Provinsi Maluku. Modal historis ini seharusnya menjadi kekuatan untuk melangkah lebih maju, bukan justru menjadi alasan untuk bertahan dalam kenyamanan lama.
Justru karena kematangan itulah, PKB dituntut untuk melakukan penyegaran struktural, baik di tingkat wilayah, provinsi, hingga kabupaten/kota. “Penyegaran bukan berarti menafikan jasa kepemimpinan lama, melainkan memastikan bahwa roda organisasi tetap bergerak seiring dengan tuntutan zaman dan harapan publik, ” Tambahnya.
Tata kelola organisasi partai secara modern pun menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Partai harus dikelola dengan sistem yang terbuka, kaderisasi yang terencana, serta mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan akuntabel.
Rakyat hari ini pada dasarnya tidak alergi terhadap keberlanjutan, tetapi menolak stagnasi. Perubahan yang cepat, terukur, dan terarah justru menjadi jawaban atas harapan publik terhadap partai politik yang responsif, relevan, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Keberlanjutan kepemimpinan sejatinya hanya dapat disebut berhasil apabila diiringi dengan regenerasi. Regenerasi inilah yang menjadi esensi perubahan itu sendiri dan indikator sehatnya sebuah organisasi politik, ” Tegasnya.
Ketika partai mampu menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin, baik di internal partai maupun di pemerintahan, maka partai tersebut telah menjalankan fungsi strategisnya sebagai instrumen demokrasi. Tanpa regenerasi, keberlanjutan hanya akan menjadi pengulangan kekuasaan, bukan kemajuan yang substantif.
Bagi PKB Maluku, perubahan dan keberlanjutan seharusnya tidak dipertentangkan secara diametral. Keduanya justru dapat berjalan seiring dalam satu kerangka besar pembaruan kepemimpinan dan tata kelola partai yang berorientasi pada masa depan.
Perubahan dalam tubuh kepemimpinan bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat PKB sebagai partai yang modern, inklusif, dan siap menjawab tantangan pembangunan serta demokrasi di Maluku. “Pada akhirnya, keberlanjutan yang sejati adalah keberlanjutan yang terus hidup melalui regenerasi, ” Kunci Dia. (*)
