RadarAmbon.id – PENGURUS Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan. Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, di Swiss-Belhotel Ambon, Selasa (31/3/2026).
Kepengurusan baru DPW PKB Maluku dipimpin oleh Basri Damis sebagai Ketua, didampingi Lucas Batmomolin sebagai Sekretaris. Pengukuhan ini dirangkaikan dengan kegiatan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) sebagai bagian dari konsolidasi internal partai.
Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa momentum pengukuhan harus menjadi titik awal semangat baru untuk mendorong kemenangan PKB di Maluku. Ia mengingatkan bahwa PKB lahir dari cita-cita para ulama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
“Politik adalah kemanusiaan. Kita tidak memandang suku dan agama, tetapi bersama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperjuangkan sejumlah agenda strategis, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wilayah pesisir dan kepulauan, perlindungan masyarakat adat, serta kelompok pekerja seperti buruh dan pekerja rumah tangga. Menurutnya, pengurus baru harus segera turun ke lapangan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“PKB harus naik kelas. Walaupun jumlah kursi di Maluku belum besar, yang terpenting adalah bagaimana memberi manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi secara sungguh-sungguh. Ia menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab besar dalam memperkuat struktur partai dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen bekerja maksimal untuk memperkuat konsolidasi, melayani rakyat, dan menata partai agar lebih profesional serta dekat dengan masyarakat,” kata Basri.
Ia juga menargetkan PKB Maluku mampu meraih kemenangan di seluruh daerah pemilihan pada Pemilu mendatang, termasuk Pemilu 2029. Untuk itu, partai akan ditransformasikan menjadi kekuatan politik yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam Muskerwil tersebut, DPW PKB Maluku juga merumuskan program kerja prioritas serta mengeluarkan 21 poin rekomendasi bagi pembangunan daerah. Dua di antaranya menjadi sorotan utama, yakni perlunya peninjauan kembali kebijakan fiskal untuk daerah serta percepatan pengesahan RUU Kepulauan.
Basri menilai, alokasi anggaran yang tidak proporsional dapat berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah pusat membentuk badan khusus percepatan pembangunan Maluku dengan dukungan anggaran yang memadai.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, Staf Ahli Gubernur Maluku Umar Alhabsyi, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan DPW PKB Maluku mampu memperkuat peran politiknya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.(*)
