RadarAmbon.id — Pengurus Besar Gerakan Mahasiswa Pemerhati Rakyat (GEMPAR) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin, 15 Desember 2025.
Demo pertama pada, Kamis, 11 Desember 2025, mahasiswa meminta Kejaksaan periksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Momin Tomnussa, terkait dugaan korupsi dan jual beli jabatan pada Dinas Pendidikan, kali ini mereka membuka borok Momin Tomnussa, soal dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dari Pemerintah Australia, tahun 2021 sebesar Rp18, 977, 833.18196.
“Kami mendesak Kejati Maluku untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam bentuk hibah dari Kementerian PUPR, Kementerian Perikanan, dan bantuan dari pemerintah Australia kepada sekolah di Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp 18.977.833.181,96 pada Tahun 2021,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aldis Loilatu, kepada wartawan.
Aldis juga mendesak Kejati untuk memeriksa Momin Tomnussa, yang diduga terlibat dalam praktek jual beli jabatan Kepala sekolah SD dan SMP sebesar dengan nilai mahar Rp20 juta, perorang di Kabupaten Bursel.“Segera evaluasi dan Pemulihan Tata Kelola Pemerintahan. Menuntut, Kejati Maluku untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan (terutama Kepala Sekolah) yang terjadi selama masa jabatan Plt Kepala Dinas,” pintahnya.
Mereka mendesak Kejati Maluku untuk segera melakukan penyelidikan serta memanggil Plt. Kadis Pendiddikan Bursel untuk di periksaan terkait sejumlah kasus di lingkum Dinas Pendidikan setempat.“Kami mendesak kepada Kejaksaan tinggi Maluku untuk segera memeriksa Momin Tomnussa sebagai penanggung jawab Dana Bos Tahun 2018 sebesar Rp 1.861.452.200.00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.015.000.000.00,” tandasnya. (AAN)
