RadarAmbon.id – PENGELOLA Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Maluku, Chirs Hutubessy, menegaskan bahwa data kasus penularan HIV perlu dibaca secara terbalik.
Menurutnya, wilayah dengan temuan kasus HIV yang tinggi justru menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah dengan angka temuan rendah. Hal tersebut disampaikan Hutubessy dalam siaran langsung podcast Obrolan Rakyat Maluku, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, tingginya temuan kasus menandakan adanya keberanian masyarakat untuk memeriksakan kesehatan serta berfungsinya sistem deteksi dini.“Daerah dengan banyak temuan
kasus itu lebih bagus, karena kasusnya terdeteksi. Dengan begitu, langkah antisipatif dan pengobatan bisa segera dilakukan. Justru yang berbahaya adalah daerah dengan kasus tinggi tetapi belum terdeteksi,” ujar Hutubessy.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku saat ini telah terpapar kasus HIV. Namun, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan masih tergolong rendah, ditambah dengan stigma yang masih kuat terhadap para pengidap HIV/AIDS.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kota Ambon menjadi wilayah dengan jumlah temuan kasus HIV tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Meski demikian, Hutubessy
menilai kondisi tersebut tidak semata-mata mencerminkan tingginya penularan, melainkan lebih pada efektivitas deteksi dan pelaporan kasus.
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Maluku juga menyoroti kerentanan kelompok tertentu terhadap HIV/AIDS yang masih menjadi persoalan serius di wilayah kepulauan tersebut. Data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi kasus, termasuk ibu rumah tangga yang kerap terdampak secara tidak langsung.
KPA menilai kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan secara teknis. Oleh karena itu, peran KPA lebih difokuskan pada penguatan advokasi, sementara pelaksanaan teknis penanganan berada di bawah sektor kesehatan.
Advokasi tersebut diarahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar kebijakan serta program pencegahan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, KPA juga menjalankan
fungsi pemantauan terhadap program-program penanggulangan yang telah dilaksanakan di daerah.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tingkat kerawanan kasus tertinggi masih berada di Kota Ambon. Faktor pergaulan, tingginya mobilitas penduduk, serta masuknya warga dari kabupaten
lain untuk beraktivitas di Ambon dinilai turut meningkatkan risiko penularan.
KPA menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan menjadi kunci utama yang harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
“Jika dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kasus terjadi,” tegas Hutubessy.(*)
