RadarAmbon.id – GUBERNUR Maluku Hendrik Lewerissa yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, secara resmi membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) V Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Tahun 2025, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi konsolidasi dunia usaha sekaligus penentuan arah kebijakan organisasi pengusaha di Maluku di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Kasrul Selang, ditegaskan bahwa Musprov merupakan forum konstitusional dan strategis bagi APINDO Maluku untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, merumuskan arah kebijakan ke depan, serta memilih kepengurusan yang diharapkan mampu membawa APINDO Maluku menjadi organisasi yang semakin solid, profesional, dan berdaya saing.
“APINDO memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong peningkatan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kasrul.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, berharap Musprov V ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta menyusun program kerja yang responsif terhadap berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan nasional, transformasi digital, hingga persoalan ketenagakerjaan yang kian kompleks.
Gubernur juga mengajak seluruh pengusaha yang tergabung dalam APINDO Maluku untuk terus menjadi pelopor pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta senantiasa menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai fondasi utama stabilitas dan kemajuan daerah.
“Kita berada di era perubahan yang sangat cepat. Sinergi pemerintah dan dunia usaha adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong inovasi. APINDO harus tampil sebagai jembatan kepentingan dunia usaha dan kebijakan pemerintah agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Pusat, Anthony Hilman, dalam sambutannya menekankan pentingnya nilai-nilai lokal Maluku sebagai kekuatan sosial dalam menghadapi tantangan zaman. Ia menyebut semangat pela gandong, toleransi, dan hidup berdampingan dalam perbedaan sebagai modal sosial yang menjaga Maluku tetap kokoh.
Anthony juga menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum DPN APINDO, Sinta Widjaja Kamdani, yang berhalangan hadir karena agenda nasional. Ia menyampaikan salam hormat dan apresiasi atas kebersamaan serta komitmen dunia usaha Maluku dalam memajukan perekonomian daerah.
Musprov ini, menurutnya, merupakan pertemuan penting yang hanya dapat terwujud melalui komitmen, kepercayaan, dan sinergi yang kuat antara dunia usaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Anthony juga menggarisbawahi tantangan serius di bidang ketenagakerjaan. Secara nasional, Indonesia hanya mampu menyerap tambahan 2–4,5 juta tenaga kerja per tahun, sementara jumlah pencari kerja dan angkatan kerja baru mencapai 7–9 juta orang. Ketimpangan ini mendorong lebih dari separuh tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan perlindungan yang minim.
Di Maluku, tingkat pengangguran terbuka memang menunjukkan tren penurunan dari 5,96 persen (2024) menjadi 5,95 persen (Februari 2025), namun angka ini masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, proporsi pekerja informal justru meningkat dari 64 persen menjadi 68 persen, sementara jumlah pekerja formal terus menurun. Struktur usaha di Maluku pun masih didominasi usaha mikro dan kecil, sementara usaha besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan masih sangat terbatas.
“Ini pesan yang sangat jelas: tantangan utama kita adalah menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan,” tegas Anthony, seraya menyoroti persoalan kepastian usaha dan birokrasi perizinan yang masih kompleks serta biaya berusaha yang tinggi.
Ketua DPP APINDO Maluku, Robert Tanamal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musprov merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan, program kerja, dan konsolidasi APINDO ke depan. Forum ini, katanya, bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran APINDO sebagai wadah perjuangan dunia usaha di Maluku.
“APINDO sebagai mitra strategis pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan daya saing dunia usaha di tengah dinamika ekonomi nasional dan global,” ujar Robert.
Ia berharap Musprov V dapat melahirkan kepengurusan DPP APINDO Maluku periode 2025–2030 yang solid, amanah, dan inklusif, serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.(*)
