RadarAmbon.id – WAKIL Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Laipeny, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi distribusi pangan di Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD). Ia menegaskan, krisis beras yang terjadi saat ini berpotensi mendorong MBD kembali masuk kategori miskin ekstrem menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS).
Laipeny mengungkapkan, hingga awal tahun ini layanan kapal ke wilayah MBD nyaris lumpuh akibat cuaca ekstrem. Kapal cepat yang sempat berlayar pun terpaksa berlabuh berhari-hari di Pulau Damer dan tidak mampu menembus wilayah selatan hingga Wetar. Akibatnya, distribusi beras terhambat dan stok di masyarakat semakin menipis.
“Orang Maluku Barat Daya sebenarnya tidak lapar. Kami punya jagung, kacang, dan pangan lokal lain. Tapi kalau indikator BPS hanya melihat konsumsi beras, kami dianggap lapar dan otomatis masuk miskin ekstrem,” tegas Laipeny dalam rapat bersama Kakanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara, Kamis (15/1/26).
Ia menilai persoalan utama bukan sekadar cuaca, melainkan absennya gudang penyimpanan beras di MBD. Padahal, menurutnya, para pengusaha lokal siap dilibatkan untuk menyediakan gudang dan mendukung distribusi Bulog. Selama ini, pengelolaan beras Bulog di MBD hanya bertumpu pada pemerintah daerah melalui dinas terkait, bahkan disebut-sebut melibatkan pihak tertentu tanpa mekanisme distribusi yang efektif.
Laipeny mengusulkan pembangunan gudang beras minimal di tiga titik strategis, diantaranya, di Babar dan Kisar. Dengan skema ini, keterlambatan distribusi yang selama ini bisa mencapai tiga bulan terutama pada periode Desember hingga Februari dapat ditekan.
“Ini masa kritis. Kalau tidak ditangani serius, setiap tahun kita akan terus berulang menghadapi kelangkaan beras,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah provinsi dan pihak terkait benar-benar serius pada tahun ini, termasuk membuka ruang bagi pemain lokal yang memahami siklus paceklik dan kondisi alam setempat. “Keluhan Maluku Barat Daya ini nyata dan mendesak. Jangan tunggu angka kemiskinan ekstrem naik lagi baru kita bertindak,” pungkas Laipeny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir mengatakan, Tahun 2026 ini pihaknya akan membangun sejumlah gudang Bulog di Maluku. Hanya saja upaya itu masih terkendala dengan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah setempat.(*)
