RadarAmbon.id – BUPATI Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menekankan pentingnya investasi sebagai kunci utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah ruang fiskal yang kian terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ini disampaikan Bupati SBT kepada wartawan, Senin (29/12/25).
Menurut Fachri, ketergantungan yang terlalu besar pada APBN dan APBD berpotensi menahan laju pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan investasi, khususnya dari sektor swasta, pertumbuhan ekonomi dinilai sulit berkembang secara signifikan. Ia menegaskan, di berbagai wilayah, sektor swasta terbukti menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi terhadap pola pembangunan daerah yang selama ini masih bertumpu pada belanja pemerintah. Fachri menilai, dengan kapasitas anggaran yang semakin terbatas, pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus pada penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada kemampuan fiskal Kabupaten SBT. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh lembaga legislatif serta masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas layanan publik.
Meski demikian, Fachri menyampaikan optimisme bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang bagi daerah melalui berbagai skema pembangunan infrastruktur, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Jembatan Daerah, dan Irigasi Daerah yang terhubung langsung dengan kementerian teknis terkait.
Namun, ia menegaskan bahwa peluang tersebut mensyaratkan kesiapan yang jauh lebih matang. Pemerintah pusat kini hanya mengalokasikan anggaran pada program yang benar-benar siap secara teknis dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Fachri menjelaskan, daerah wajib menyiapkan dokumen perencanaan secara lengkap, mulai dari Detail Engineering Design (DED), feasibility study, hingga dokumen lingkungan. Selama ini, banyak daerah masih belum memenuhi seluruh persyaratan tersebut, sehingga peluang memperoleh dukungan pusat menjadi terbatas.
Kondisi itu, lanjutnya, menjadi tantangan serius bagi SBT. Sejumlah ruas jalan kabupaten masih belum didukung dokumen perencanaan yang memadai. Oleh karena itu, pada tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah mulai memprioritaskan penyusunan dokumen teknis sebagai langkah awal membuka akses pendanaan pusat.
Selain jalur birokrasi, Fachri juga menilai pendekatan politik memiliki peran penting dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Ia mengaku kerap melibatkan anggota DPR RI Komisi V asal Maluku, Sa’adiyah Uluputty, untuk melihat langsung kondisi infrastruktur di SBT.
Menurutnya, sinergi antara kesiapan teknis, komunikasi politik, dan dukungan pusat menjadi kombinasi penting agar pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal.(*)
