INI adalah istilah baru bagi pekerja kemanusiaan. Untuk mereka yang kerab terlibat dalam resolusi konflik istilah bina damai bukan lagi hal baru.
Istilah ini pernah disampaikan tahun lalu oleh tokoh agen perdamaian Maluku Dr.Abidin Wakano dalam Diskusi Publik Refleksi 26 Tahun Bina Damai di Maluku, Jumat, (17/1/25).
Diskusi ini merupakan bagian dari catatan penting perjalanan 26 tahun konflik sosial di Maluku 19 Januari 1999.
Senin hari ini mengingatkan kita sebagai catatan perjalanan masyarakat Maluku menandai peristiwa kelam sejarah konflik komunal terbesar abad ini.
Dalam buku: Merawat Perdamaian, 20 Tahun Konflik Maluku, 2019, mengutip Survei LSI, 2012, disebutkan bahwa konflik komunal di Maluku dan Maluku Utara tercatat menelan korban jiwa sebanyak 8000-9000 orang.
Sebanyak 700 ribu warga mengungsi, dengan kerugian material sebesar 29 ribu rumah terbakar, 7.046 rumah rusak, serta 45 masjid, 57 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah dan 4 bank hancur.
Dr. Abidin Wakano yang tak lain Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) AM.Sangadji Ambon hari itu mengawali pembukaan diskusi di Lantai II, Rektorat Kampus UIN Ambon, menjelaskan mengapa istilah bina damai dipakai pada tema diskusi tersebut dan bukan lagi istilah resolusi konflik dan semacamnya.
Sebab penggunaan istilah resolusi konflik mengesankan masih adanya persilisihan antardua pihak. “Padahal musuh kita saat ini adalah ketidakadilan dan keterbelakangan,” ujarnya di hadapan ratusan undangan yang terdiri para akademisi, mahasiswa, aktivis, dan jurnalis.
Ia mengistilahkan musuh bersama itu sebagaimana kerab dipakai dalam konteks sosiologis dengan ungkapan common enemy. Faktanya walau sudah damai tapi kenyataannya masih banyak tantangan yang kita hadapi. Itulah musuh kita sesungguhnya. Jadi, common enemy kita saat ini bukan pada konflik dalam arti pertikaian dua pihak. Musuh kita justeru ketidakadilan dan keterbelakangan.
Karena itu walau sudah pulih dari konflik kemanusiaan namun kerja-kerja bina damai ini harus terus direfleksikan dan diperbaharui untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat Maluku yang heterogen itu.
Keanekaragaman kehidupan masyarakat kota akibat segregasi sosial juga menjadi tantangan bagi sebuah masyarakat yang majemuk. Segregasi sosial bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Ia telah hadir dan sudah ada sejak zaman kolonial. Segregasi sosial ini sudah terbentuk dan berabad-abad telah ada dari desa hingga kota.
Tugas kita dalam konteks bina damai ini adalah bagaimana membangun kebersamaan dan memitigasi potensi konflik dengan cara membangun common good atau kebaikan bersama. Sebab tidak ada masa depan, dan kebaikan bersama tanpa kedamaian.
Dan, kita tak bisa lupakan bahwa selagi kita masih hidup, masih makan, dan masih ingin berkuasa maka konflik selalu saja ada. Walau demikian keberpihakan kita dalam konteks bina damai pada kemanusiaan haruslah terus ditumbuhkan.
Dr Abidin Wakano mencontohkan apa yang dilakukan dulu oleh mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Prof Dr Pdt John Ruhulessin yang menjadi tokoh sentral untuk perdamaian di Maluku dengan cara mengirim generasi Islam Maluku mengambil S2 pada sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa adalah bagian dari jihad perdamaian untuk perdamaian.
Diskusi publik ini menampilkan moderator Dr.Saidin Ernas, M.Si. Selain menghadirkan Dr Abdidin Wakano sebagai pengantar pembuka diskusi, acara ini juga menampilkan sejumlah akademisi dan tokoh perdamaian.
Mereka adalah mantan Ketua Sinode GPM dan Direktur Pascasarjana UKIM Ambon Prof Dr Pdt John Ruhulessin. Direktur Pascasarjana UIN AM.Sangadji Prof Dr H.Hasbollah Toisutta, M.Ag, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Jacky Manuputty, dan Pastor Ignatius SS.Refo, MA.
Dr Abidin Wakano sejak lama adalah sosok yang kerab bersentuhan dengan kerja-kerja kemanusiaan. Bersama teman-teman sesama aktivis ia mudah dijumpai mempresentasikan soal-soal terkait masalah penanganan konflik.
Kini, setelah menjabat sebagai Rektor UIN AM.Sangadji ia juga terlihat aktif mengampanyekan tentang pentingnya membangun kohesi sosial dan bina damai untuk perdamaian.
Dalam konteks ini ia mengingatkan tugas dan peran kampus sebagai lembaga pendidikan harus melakukan kerja-kerja kemanusiaan terkait masalah bina damai ini. Kampus boleh saja jauh dari masyarakat, tapi ia harus hadir untuk melihat langsung dan mencari beragam persoalan sosial di masyarakat.
Dr Abidin Wakano yang saat itu belum lama dilantik sebagai Rektor IAIN Ambon sebelum kemudian berganti nama menjadi UIN AM.Sangadji Ambon oleh Menteri Agama RI Prof Dr Nasarudin Umar menitipkan pesan agar UIN Ambon harus menjadi kekuatan perekat sosial yakni memperkuat keragaman dan kohesi sosial. Juga berkontribusi untuk perdamaian di Bumi Raja-Raja.
Menyoal konflik sosial 26 tahun silam, selain memakan banyak korban jiwa, material, dan menyebabkan ribuan warga Ambon dan Maluku yang eksodus tak kalah penting konflik juga ikut membuat iklin pendapatan ekonomi masyarakat berada pada titik terendah yakni 25 persen dari rata-rata pendapatan nasional.
Selain ekonomi merosot, terjadi pula segerasi sosial hingga terjadi polarisasi. Namun, seiring itu pula berkat kerja keras para pelaku perdamaian sehingga membuat upaya proses perdamaian bisa cepat dipulihkan.
Proses bina damai yang digalakkan oleh para pelaku perdamaian yang oleh Dr.Abidin Wakano dkk. kerab mengungkapkan dengan istilah: “Provokator Damai” sebagai antitesa terhadap agen-agen provokator, seolah membantah tesis yang kalah itu telah memprediksi perdamaian di Maluku baru bisa pulih setengah abad setelah konflik meletup 1999.
Melihat banyaknya korban diikuti tingkat kerusakan akibat konflik banyak yang memprediksi bahwa Maluku butuh setengah abad untuk pulih. Tapi ternyata Maluku bisa bangkit sejak 2005 sampai saat ini. Bahkan pada 2018 Indeks Kerukunan Maluku menjadi yang terbaik ketiga setelah Bali dan NTT.
Itu tentu berdasarkan data Litbang Kemenag RI tahun 2018 pasca konflik Maluku termasuk urutan ketiga Indeks Kerukunan Terbaik di Indonesia. Bahkan penelitian yang sama oleh Setara Institut pada 2021 justeru menempatkan Maluku berada pada urutan pertama Indeks Kerukunan Terbaik di Tanah Air.
DR Abidin Wakano kita tahu sejak awal konflik telah menghabiskan waktunya untuk kerja-kerja kemanusiaan. Di tengah ancaman dan teror DR Abidin Wakano bergeming dan diam-diam terus melakukan upaya konsolidasi dengan kelompok-kelompok perdamaian maupun NGO termasuk dengan organisasi lintas iman untuk resolusi konflik.
Pengalaman itu mengantarkan sosok DR Abidin Wakano sebagai intelektual yang egaliter dan bisa diterima semua pihak. Pengalaman itu pula mengantarkan lelaki asal Desa Negeri Latu, kelahiran Kairatu, Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 5 April 1973, itu, menjadi “duta” perdamaian.
Bersama Pdt DR.Jack Manuputty dari Gereja Protestan Maluku mereka kerab diundang oleh sejumlah lembaga untuk menjadi pembicara soal resolusi konflik — tidak saja di Ambon tapi hingga mancanegara.
Itu pula membuat sosok DR Abidin Wakano dan Pdt DR Jack Manuputty kerab diidentikkan sebagai agen Provokator Damai yakni sebuah antitesis terhadap para provokator di tengah konflik sosial yang sengaja memprovokasi masyarakat.
“Kalau ada jihad untuk membunuh maka harus ada pula jihad untuk berdamai. Jadi kalau ada namanya provokator maka harus ada pula provokator damai sebagai antitesa dari provokator,” ujarnya.
Selain ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan, tantangan dan musuh bersama kita semua saat ini di mata Dr Abidin Wakano adalah korupsi, kerusakan lingkungan, dll.
Untuk sampai ke masyarakat konsep bina damai Dr Abidin Wakano ini tentu perlu terus disosialisasi ke lapis bawah. Tidak cukup hanya sebatas di ruang-ruang kampus tapi tentu harus berdampak ke masyarakat. (AHMAD IBRAHIM)
