RadarAmbon.id – STAF Ahli Anggota DPD RI Nono Sampono, Paman Nurlette, menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk membungkam rencana aksi demonstrasi terhadap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Maluku yang bertepatan dengan kunjungan Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, ke Kota Ambon dan Banda pada Jumat (16/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Paman Nurlette untuk menepis berbagai tudingan miring yang berkembang di tengah publik. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya bersama Kakanwil Kemenag Maluku murni dalam rangka menjalankan tugas koordinasi yang diberikan oleh Anggota DPD RI Nono Sampono serta Sekretaris Menteri Agama RI terkait kesiapan penyambutan kunjungan Menteri Agama.
“Tidak benar kalau saya dikatakan membungkam teman-teman atau adik-adik aktivis,” tegas Paman Nurlette kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Sebagai mantan aktivis, Paman mengaku sangat memahami dinamika pergerakan dan kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan utusan Kakanwil Kemenag Maluku maupun pihak rektorat tertentu.
“Saya hanya ditugaskan oleh Anggota DPD RI, Letjen TNI (Mar) Purn. Nono Sampono, sebagai staf ahlinya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi demi kelancaran kedatangan pimpinan negara di Ambon. Saya bukan utusan Pak Kanwil dan bukan pula utusan Pak Rektor,” jelasnya.
Menurut Paman, berbagai opini negatif yang menyebut dirinya melakukan pembungkaman merupakan narasi yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan justru bersifat dialogis dan persuasif, sebagai upaya tabayun dengan kalangan aktivis.
“Saya berdialog dan bersilaturahmi agar kita saling memahami. Saya memberikan pemahaman tentang tujuan utama kedatangan Menteri ke Ambon. Sama sekali tidak ada upaya membatasi ruang ekspresi,” ujarnya.
Paman juga menyampaikan bahwa dirinya tetap menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, ia mengingatkan adanya aturan hukum yang harus diperhatikan.
“Kami sudah bertemu dengan Pak Kapolda, dan beliau menjelaskan bahwa aturan sangat jelas. Dengan berlakunya KUHP baru, pada hari libur nasional tidak diperkenankan adanya aksi demonstrasi. Ini yang saya sampaikan sebagai edukasi, bukan ancaman,” katanya.
Ia menilai, informasi tersebut justru bertujuan untuk mencegah dampak negatif dan potensi gangguan keamanan saat kunjungan Menteri Agama berlangsung.
“Saya lebih mencerahkan, bukan membungkam. Alhamdulillah, dengan pendekatan persuasif, tidak terjadi kekacauan di lapangan, tidak ada korban, dan tidak ada hambatan selama kunjungan Pak Menteri,” tambahnya.
Paman menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif merupakan hasil dari komunikasi, koordinasi, dan diplomasi yang baik dengan para aktivis, tanpa intimidasi atau tekanan.
“Aktivis tidak boleh diintimidasi, didiskriminasi, apalagi diteror. Saya pernah berada di dunia pergerakan, dan cara-cara represif justru tidak pernah membuahkan hasil,” tutupnya.
Ia menambahkan, dirinya berkepentingan langsung memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Agama RI, mengingat susunan rundown acara tersebut disusun bersama pihak-pihak terkait.(*)
